PENAJAM, POJOKSATU.id - Rencana peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027 berpotensi menambah beban belanja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Pemkab PPU kini mulai mengkaji kemampuan keuangan daerah untuk mengantisipasi konsekuensi perubahan status tersebut.

Salah satu persoalan yang belum mendapatkan kepastian adalah pembiayaan tunjangan pegawai setelah diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.

Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan, pemerintah daerah tidak bisa hanya melihat kebijakan tersebut dari sisi peningkatan kesejahteraan pegawai.

Aspek kemampuan fiskal juga harus menjadi pertimbangan agar kewajiban baru tidak mengganggu alokasi anggaran untuk kebutuhan lainnya.

Ia menjelaskan, skema pembiayaan yang menjadi pembahasan menyebutkan gaji PPPK Penuh Waktu akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, pemerintah daerah masih membutuhkan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab membayarkan tunjangan.

"Pengangkatan ini mungkin bagi teman-teman PPPK disambut luar biasa, tapi bagi kami, kami harus melaksanakan persiapan karena ini ada hubungannya dengan pos keuangan, khususnya di insentif keuangan. Nah, ini tentu akan menjadi persoalan," kata Mudyat Noor, dikutip Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, persoalan pembiayaan tersebut perlu dibicarakan lebih lanjut antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebab, apabila gaji ditanggung APBN sementara tunjangan menjadi kewajiban APBD, pemerintah kabupaten harus menyiapkan anggaran tambahan.

"Betul, Pak, yang dibiayai APBN gajinya, tunjangannya yang bayar siapa? Kan daerah?" ujarnya.

Kondisi ini membuat Pemkab PPU perlu menghitung kembali kapasitas belanja pegawai.

Pemerintah daerah harus memastikan perubahan status kepegawaian tidak menyebabkan tekanan berlebihan terhadap anggaran yang juga digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pengangkatan Bertahap Jadi Alternatif

Untuk mengantisipasi potensi tambahan pengeluaran, Pemkab PPU mulai menyusun sejumlah kemungkinan skema pelaksanaan kebijakan.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menyesuaikan proses pengangkatan dengan tahapan yang telah direncanakan pemerintah.

Dengan mekanisme bertahap, kebutuhan anggaran dapat dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang mengalami perubahan status pada setiap periode.

"Ini juga kita coba rumuskan bersama dalam rangka persiapannya ini. Kan pengangkatannya secara bertahap, jadi enggak semua," jelasnya.

Mudyat menegaskan, pemerintah kabupaten tetap berupaya mencari jalan keluar agar hak-hak pegawai dapat dipenuhi.

Namun, pelaksanaannya membutuhkan perhitungan yang cermat agar kewajiban pembayaran tidak melampaui kemampuan keuangan daerah.

Ia menilai, perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu memerlukan formulasi pembiayaan yang lebih jelas, terutama apabila terdapat komponen penghasilan yang harus ditanggung pemerintah kabupaten.

"Nah, ini kalau terjadi satu persoalan baru kita butuh rumusan baru dalam hal ini, bagaimana kita bisa memenuhi hak-hak kawan-kawan yang ada di kepegawaian," tambahnya.

Pemkab PPU selanjutnya akan mengikuti perkembangan regulasi pemerintah pusat sekaligus mempersiapkan perencanaan anggaran untuk menghadapi kebijakan tersebut.

Kejelasan mengenai sumber pembayaran gaji, tunjangan, serta mekanisme pengangkatan menjadi faktor penting agar perubahan status pegawai dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan keuangan daerah.