POJOKSATU.id, JAKARTA - Bareskrim Polri kembali membongkar praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari aktivitas perjudian online alias judol. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menyita aset dengan nilai fantastis mencapai Rp28.010.228.458.

Tak hanya menyita uang puluhan miliar rupiah, polisi juga membekukan ratusan rekening yang dipakai sindikat untuk menampung dan menyamarkan aliran dana haram tersebut.

"Dari hasil analisis PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), penyidik meningkatkan status ke penyidikan dan telah melakukan pemblokiran rekening perbankan sebanyak 322 rekening," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).

Suhasto menjelaskan, pengusutan kasus ini bermula dari patroli siber yang dilakukan penyidik Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri sejak 2025 lalu terhadap sebuah situs judi online.

Dari hasil penelusuran, situs tersebut ternyata menyediakan beragam jenis permainan judol, mulai dari slot, live casino, togel, taruhan olahraga, poker, hingga e-sport.

Untuk mempermudah transaksi para pemain, pengelola situs terang-terangan menyediakan berbagai kanal pembayaran. Mulai dari QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, hingga transfer pulsa.

Gunakan Server Luar Negeri untuk Kelabui Polisi

Guna menghindari pelacakan aparat penegak hukum, sindikat ini sengaja mengoperasikan situs mereka menggunakan infrastruktur server yang berada di Finlandia dan Amerika Serikat.

"Dari penelusuran tersebut, kami mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit," ujar Suhasto.

Meski aksesnya telah diblokir, situs judi online tersebut diduga masih bisa ditembus menggunakan jaringan VPN. Kondisi ini diperparah dengan posisi server yang berada di luar negeri serta ulah pengelola yang terus mengganti entitas situs.

Warga Dibayar Rp150 Ribu untuk Bikin Rekening

Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Alfret Jacob Tilukay, mengungkap fakta lain di balik ratusan rekening yang dibekukan. Sebagian besar ternyata merupakan rekening nominee atau rekening yang dibuat menggunakan identitas orang lain.

"Modusnya ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan," beber Alfret.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan/atau c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penyidik juga menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)***