POJOKSATU.id - Program sekolah swasta gratis mulai disiapkan pemerintah untuk dilaksanakan pada 2027.
Anggaran sekitar Rp5 triliun telah disiapkan bersama DPR RI untuk mendukung kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, tidak semua sekolah swasta otomatis mendapatkan fasilitas pendidikan gratis. Pemerintah akan melakukan verifikasi dan pendataan untuk menentukan satuan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai penerima program.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan anggaran sekitar Rp5 triliun tersebut telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan sekolah swasta gratis.
“Berdasarkan putusan MK, maka di 2027 kami bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih Rp5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta,” kata Lalu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Meski anggaran sudah disiapkan, pemerintah masih harus menentukan sekolah mana saja yang berhak mengikuti program tersebut.
Lalu menjelaskan, setiap sekolah swasta memiliki karakteristik, fasilitas, serta skema pembiayaan yang berbeda.
Karena itu, diperlukan proses verifikasi agar pelaksanaan program sesuai dengan tujuan kebijakan.
Kriteria Sekolah Swasta Penerima Program Gratis
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pendataan adalah sekolah swasta yang menerapkan kurikulum tambahan di luar kurikulum nasional.
Lalu mencontohkan sekolah yang menggunakan kurikulum internasional seperti International Baccalaureate (IB) dan Cambridge.
Menurutnya, sekolah dengan karakteristik tersebut memiliki keunggulan dan skema pembiayaan tersendiri sehingga perlu dipertimbangkan dalam menentukan sasaran program.
“Nah, swasta mana yang digratiskan? Tentu ada verifikasinya, karena tidak semua swasta mau digratiskan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, terdapat sekolah yang menggunakan kurikulum nasional sekaligus menawarkan kurikulum tambahan sebagai nilai keunggulan.
Karakteristik tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pendataan sekolah penerima.
Lalu mengatakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) saat ini tengah menyusun daftar sekolah swasta yang akan menjadi sasaran program.
Dengan demikian, kriteria final dan daftar sekolah penerima belum dapat dipastikan hanya berdasarkan pengumuman anggaran Rp5 triliun tersebut.
Putusan MK yang Mewajibkan Pendidikan Dasar Gratis
Program sekolah swasta gratis berkaitan dengan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025.
Dalam putusan tersebut, MK menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.
Kewajiban itu berlaku bagi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat atau pihak swasta.
Ketentuan ini mencakup pendidikan dasar pada jenjang SD dan SMP, termasuk madrasah atau satuan pendidikan sederajat.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan, keterbatasan daya tampung sekolah negeri menyebabkan sebagian peserta didik harus melanjutkan pendidikan di sekolah atau madrasah swasta.
Kondisi tersebut tidak boleh membuat anak kehilangan hak memperoleh pendidikan dasar karena keterbatasan ekonomi.
Karena itu, MK menilai negara tetap memiliki kewajiban untuk menjamin akses pendidikan dasar tanpa biaya, termasuk bagi peserta didik yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
Meski demikian, MK juga memberikan pertimbangan mengenai karakteristik sekolah swasta yang memiliki kurikulum tambahan dan keunggulan tertentu.
Sekolah swasta yang menawarkan kurikulum internasional maupun kurikulum keagamaan tambahan memiliki karakteristik berbeda dari sekolah pada umumnya.
Peserta didik yang memilih sekolah dengan karakteristik khusus tersebut dinilai telah memahami konsekuensi pembiayaan sesuai pilihan pendidikan mereka.
MK juga menegaskan bantuan pemerintah bagi sekolah swasta tetap dapat diberikan dengan mempertimbangkan persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sekolah penerima bantuan harus memenuhi standar yang berlaku serta memiliki tata kelola dan mekanisme pertanggungjawaban anggaran yang jelas.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan sekolah swasta yang dapat menerima dukungan pembiayaan pemerintah.
Anggaran Rp5 Triliun untuk Pendidikan Dasar
Anggaran sekitar Rp5 triliun yang disiapkan untuk 2027 berkaitan dengan program penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya serta bantuan perlengkapan sekolah.
Dengan demikian, anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan dasar, termasuk melalui dukungan terhadap sekolah swasta yang memenuhi ketentuan.
Pemerintah bersama DPR masih perlu mematangkan mekanisme pelaksanaan, kriteria kelayakan, serta daftar satuan pendidikan penerima.
Bagi sekolah swasta, proses pendataan dan verifikasi Kemendikdasmen akan menjadi tahapan penting untuk mengetahui apakah mereka termasuk dalam program tersebut.
Sementara itu, bagi orang tua, harapan agar biaya pendidikan anak semakin ringan kini menunggu kejelasan sekolah mana saja yang nantinya masuk dalam daftar penerima program 2027. ***






