POJOKSATU.id - Komisi X DPR RI menagih pemerintah agar segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes.
Penerbitan regulasi teknis tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dan status kepegawaian bagi para guru yang selama ini masih berstatus PPPK paruh waktu.
Pemerintah sebelumnya telah menyepakati pengalihan status tersebut secara bertahap mulai awal 2027.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut.
“Kami di Komisi X berharap kepada pemerintah, dalam hal ini KemenPAN-RB, BKN, dan Kemendikdasmen, untuk menjalankan komitmen yang sudah kita sepakati bersama, bahwa mulai awal tahun 2027 guru paruh waktu diangkat sepenuhnya menjadi penuh waktu tanpa tes, itu harus dijalankan,” ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Lalu mengungkapkan, hingga saat ini draf juklak dan juknis pengangkatan tersebut belum diserahkan kementerian terkait kepada Komisi X DPR RI untuk dipelajari bersama.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengirimkan dokumen regulasi tersebut agar DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan kesepakatan pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu benar-benar dilaksanakan.
“Saya berharap ini segera dikirimkan ke Komisi X dalam rangka fungsi pengawasan, guna memastikan bahwa komitmen yang sudah kita bangun bersama benar-benar dijalankan,” tegasnya.
DPR Siapkan Anggaran Transisi Rp23 Triliun untuk Guru
Selain menagih regulasi teknis, Lalu menyebut DPR telah memberikan dukungan anggaran untuk mendukung penyelesaian persoalan status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Menurutnya, DPR bersama pemerintah telah menyepakati alokasi anggaran transisi sebesar Rp23 triliun yang secara khusus diperuntukkan bagi proses peralihan status guru honorer atau guru PPPK paruh waktu.
“Anggarannya sudah kami sepakati, Rp23 triliun untuk masa transisi ini khusus bagi guru.
Maka dari itu, tolong jangan ada proses administratif yang berbelit-belit atau birokrasi yang berkepanjangan, karena guru-guru kita hari ini sangat membutuhkan kepastian,” ujar legislator asal Nusa Tenggara Barat tersebut.
Lalu menilai penerbitan aturan teknis perlu dipercepat agar guru di berbagai daerah memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan dokumen administrasi yang diperlukan.
Dengan demikian, proses pengalihan status tidak dilakukan secara terburu-buru dan tidak menimbulkan ketidakpastian baru bagi para tenaga pendidik.
Pemerintah Sepakati Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Mulai 2027
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Jumat (6/11/2026) mengumumkan kesepakatan pemerintah mengenai pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Kesepakatan tersebut disampaikan setelah pemerintah menggelar rapat finalisasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
Kebijakan pengalihan status ini tidak hanya menyasar tenaga pendidik. Pemerintah juga memproyeksikan kebijakan serupa berlaku bagi pegawai PPPK paruh waktu dari berbagai sektor pekerjaan.
Selain guru, kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut meliputi dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan dan medis, serta tenaga teknis, pelayanan, dan pelaksana administrasi lainnya.
Meski demikian, pelaksanaan pengalihan status tetap membutuhkan kejelasan regulasi dan mekanisme teknis dari kementerian serta lembaga terkait.
Hingga Jumat, 13 November 2026, Komisi X DPR RI masih menunggu penyerahan draf juklak dan juknis pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu untuk dipelajari sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR. ***
