POJOKSATU.id - Pemerintah berencana membangun Sekolah Rakyat di atas lahan seluas sekitar delapan hektare di kawasan Kampus Universitas Indonesia (UI), sisi Jakarta.

Rencana tersebut sempat dikaitkan dengan kawasan Hutan Kota UI setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut lokasi yang disiapkan berada di kawasan hutan kota.

Namun, Universitas Indonesia memberikan klarifikasi. UI menegaskan bahwa lahan yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat bukan bagian dari kawasan hutan kota, melainkan area kampus yang lokasinya berdekatan dengan ruang terbuka hijau tersebut.

Penjelasan itu disampaikan melalui Direktorat Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI untuk memperjelas status lahan yang sedang dibahas bersama pemerintah.

"Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota," jelas Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).

Pemerintah Usulkan Lahan Kampus UI Seluas 8 Hektare

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah tengah membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan sekitar delapan hektare yang dikelola UI.

Menurut Gus Ipul, pihak universitas telah menyatakan kesediaannya menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

"Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul, Senin (16/11/2026).

Dia menjelaskan, lokasi yang diusulkan berada di kawasan Kampus UI yang masuk wilayah administrasi DKI Jakarta.

Rencana tersebut juga dibahas dalam pertemuan Gus Ipul dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (16/11/2026).

Kementerian Sosial selanjutnya akan menindaklanjuti rencana tersebut melalui pengecekan lokasi dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

"Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI," katanya.

UI Pastikan Hutan Kota Tidak Digunakan untuk Pembangunan

Universitas Indonesia menjelaskan bahwa tanah yang dikelola kampus merupakan tanah milik negara.

Karena itu, apabila lahan tersebut diperlukan untuk kepentingan pendidikan masyarakat yang lebih luas, UI menyatakan mendukung pemanfaatannya.

Meski demikian, penetapan lokasi definitif sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.

Proses tersebut harus melalui survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta pemeriksaan kesesuaian lahan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Sosial.

UI juga memastikan kawasan hutan kotanya tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau dan tidak termasuk dalam rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

"Tanpa ketentuan pemerintah sekalipun, UI secara konsisten menjaga keberadaan hutan kota, baik di sisi Jakarta, Depok, maupun lokasi lainnya. Komitmen tersebut tidak berubah dengan adanya rencana ini," terang Erwin.

Penegasan tersebut sekaligus menjelaskan bahwa rencana pemanfaatan lahan kampus untuk Sekolah Rakyat tidak mengubah fungsi kawasan hutan kota yang selama ini dijaga UI.

Luas Hutan Kota UI Mencapai 98 Hektare

Berdasarkan informasi pada laman resmi Universitas Indonesia, kawasan hutan kota UI memiliki luas sekitar 98 hektare dan membentang di kawasan Kampus UI Depok hingga wilayah Jakarta Selatan.

Adapun kawasan seluas 55,40 hektare yang berada di wilayah Jakarta Selatan telah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Hutan Kota Universitas Indonesia melalui SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 3487 Tahun 1999.

Dengan demikian, lahan sekitar delapan hektare yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari area Kampus UI di sisi Jakarta, bukan bagian dari kawasan hutan kota.

Hingga Selasa (17/11/2026), lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat tersebut belum ditetapkan.

Pemerintah masih harus menyelesaikan survei, penilaian kelayakan lahan, koordinasi, serta perjanjian kerja sama dengan pihak-pihak terkait.

Bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan rencana ini, satu hal yang kini menjadi perhatian adalah bagaimana lahan kampus tersebut nantinya dimanfaatkan untuk menghadirkan fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan. ***