Belum Ada Kejelasan Nasib, Honorer Non Database BKN Berpeluang jadi PPPK Paruh Waktu
Meski belum ada kejelasan terkait UU ASN nomor 20 tahun 2024, tapi honorer non database BKN berpeluang menjadi PPPK Paruh Waktu.
Topik
12 artikel
Meski belum ada kejelasan terkait UU ASN nomor 20 tahun 2024, tapi honorer non database BKN berpeluang menjadi PPPK Paruh Waktu.
RDP Komisi X DPR RI dan PB PGRI bahas konversi PPPK ke PNS, revisi UU ASN, serta perlindungan hukum untuk guru honorer.
FKBPPPN meminta pusat desak Pemda untuk mengakomodasi tenaga honorer Satpol PP menjadi PPPK, ini daftar 54 daerah yang belum akomodasi.
Besaran gaji dan tunjangan pensiunan PNS berdasarkan UU nomor 20 tahun 2023, sesuai dengan golongannya, begini penjelasan Sri Mulyani.
Aturan terbaru usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah ditetapkan pemerintah, regulasinya sudah diterbitkan.
Revisi UU ASN perlu mengedepankan penguatan pengawasan ASN dan mempertimbangkan pembentukan kembali KASN sebagai badan independen.
Sudah 2 Mei tapi RPP Manajemen ASN belum disahkan dan diterbitkan. Ini jejak digital rapat pembahasannya
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan kabar baik terkait nasib jutaan tenaga honorer. Selengkapnya!
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan saat ini pemerintah masih menyusun terbitnya Peraturan Pemerintah (PP)
Dampak UU ASN 2023 pada pemenuhan kebutuhan guru melalui program Ruang Talenta. Ruang Talenta diharapkan bawa manfaat bagi dunia pendidikan.
Gagas Ruang Talenta untuk Guru, Dirjen Nunuk ungkap soal honorer untuk pemenuhan guru dan tendik. Ia menilai Pemda belum optimal.
Inilah hasil rapat Koordinasi Penataan Manajemen ASN Pasca UU ASN 2023. Adanya perubahan dalam sistem rekrutmen PPPK tak lagi serentak.