Efek Domino Putusan MK, Puluhan Polisi Aktif Terancam Lepas Jabatan Sipil
Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 menutup celah bagi Polri aktif menduduki jabatan sipil—puluhan pejabat terancam lepas jabatan.
Topik
#Putusan Mk
12 artikel
Benarkah Putusan MK Ini Bisa Ubah Wajah Polri? Awal Reformasi atau Sekadar Janji?
Putusan MK soal larangan polisi aktif duduki jabatan sipil jadi momentum penting reformasi Polri dan perubahan besar birokrasi Indonesia.
Puluhan Jabatan Sipil Terancam Kosong? Putusan MK Soal Polisi Tidak Boleh Menjabat Bikin Pemerintah Kelabakan
Potensi kekosongan besar di lembaga pemerintah setelah putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa pensiun.
MK Resmi Larang Wamen Rangkap Jabatan, 32 Nama In Harus Lepas Kursi Komisaris BUMN,Tidak Semua Hakim Sepakat
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang wakil menteri merangkap jabatan, 32 wamen kini wajib lepaskan posisi komisaris BUMN.
Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan, Tapi Tak Tegas Larang Menteri Double Job
Wakil Menteri atau Wamen dilarang rangkap jabatan di pemerintahan sesuai putusan MK nomor 21 tahun 2025 ini. Namun menteri tak dilarang.
Temukan Sejumlah PELANGGARAN SERIUS, Mahkamah Konstitusi Minta DAERAH INI Gelar PEMUNGUTAN SUARA ULANG, Dari Kasus NETRALITAS Hingga PEMBELIAN SUARA
MK membatalkan hasil Pilkada 2024 di beberapa daerah dan memerintahkan PSU. Diskualifikasi akibat pelanggaran administrasi dan netralitas.
Kuasa Hukum Maximus-Tipagau Apresiasi Putusan MK Soal Pilkada Mimika
Mahkamah Konstitusi meloloskan Permohonan Nomor 272/PHPU.BUD-XXIII/2025 atau Kab Mimika ke tahap pemeriksaan permohonan pokok perkara.
Rangkuman 21 POIN PENTING Putusan MK, Ada Satu Pasal yang INKONSTITUSIONAL, Bertentangan dengan UUD 1945
Inilah 21 poin penting putusan MK yang dikabulkan dalam permohonan uji materiil UU Cipta Kerja. Salah satunya ada yang inkonstitusional.
Ini 7 Poin yang Dikabulkan MK, Penentuan UMP Melalui Dewan Pengupahan dan Survei Kebutuhan Hidup Layak, PHK Tidak Boleh SEPIHAK
Afa tujuh poin disetujui MK ssuai tuntutan buruh, diantaranya penentuan UMP melalui Dewan Pengupahan dan survei KHL, juga penetapan PHK.
Waduh, Draft PKPU Pilkada 2024 Bocor, Isinya Bikin Kacau
Draft PKPU diduga bocor, isi itu memuat aturan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah diatur dalam Pasal 11 ayat 1
FIX, KPU Pastikan Masukkan Putusan MK dalam PKPU saat Pendaftaran Cakada 27 Agustus, Kans Anies Baswedan Terbuka
Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin pastikan seluruh isi dan usbtansi putusan MK masuk dalam PKPU sebelum pendaftaran pada 27 Agustus 2024
Revisi RUU Pilkada Batal, Puan Maharani Muncul Lewat Video, Ada yang Disinggung
Setelah DPR pastikan pengesahan RUU Pilkada batal, Puan Maharani muncul lewat video memberikan pernyataan resminya