POJOKSATU.id – Pemerintah kini menghadapi potensi kekosongan besar di kursi pejabat kementerian.
Serta lembaga setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan bagi anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Untuk menduduki jabatan sipil tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun.
Baca Juga: Roy Suryo dan Rismon Sianipar Lolos dari Penahanan Usai Singgung Angka Keramat 8 Kesukaan Prabowo
Kekosongan Masif dan Ancaman Birokrasi
Putusan MK dalam perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa frasa “atau tidak berdasarkan.
Penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Baca Juga: ITB Juara Umum Olimpiade Farmasi Indonesia 2025, UI Tempel Ketat di Posisi Dua
Artinya setiap anggota Polri yang masih aktif dan menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu.
Akibatnya, sejumlah posisi strategis yang selama ini diisi oleh anggota Polri aktif harus di-review atau bahkan dikosongkan.
Praktik yang sebelumnya dianggap sah kini harus disesuaikan agar legalitasnya jelas.
Baca Juga: Mengejar Lari
Praktik yang Terungkap
Para pemohon di antaranya seorang mahasiswa doktoral/advokat dan seorang sarjana.
Hukum menunjuk fakta bahwa anggota aktif Polri telah menduduki jabatan sipil seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tanpa melalui pengunduran diri atau pensiun terlebih dulu.
Dalam persidangan MK, norma ini dikritik karena dinilai membuka celah yang mengabaikan prinsip netralitas aparatur, meritokrasi, dan kesempatan yang sama bagi warga sipil.
Pernyataan resmi dari MK mencatat bahwa DPR dan Pemerintah belum siap memberikan keterangan soal implementasi.
Baca Juga: Roy Suryo dan Rismon Sianipar Lolos dari Penahanan Usai Singgung Angka Keramat 8 Kesukaan Prabowo
Ini menunjukkan bahwa implementasi putusan akan menghadapi tantangan administratif dan politis.
Kemungkinan skenario banyak pejabat sipil yang kini diisi oleh anggota Polri.
Aktif harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu ada transisi jabatan mendadak bahkan pengisian ulang lewat kompetisi terbuka.
Baca Juga: ITB Juara Umum Olimpiade Farmasi Indonesia 2025, UI Tempel Ketat di Posisi Dua
Hal ini bisa mengakibatkan kekosongan jabatan, gangguan dalam pelayanan publik.
Dan kebutuhan mendesak bagi kabinet dan birokrasi untuk merespons cepat agar fungsi pemerintahan tidak terganggu.
Meski putusan sudah dibacakan, mekanisme implementasi belum jelas. Pertanyaan penting
Bagaimana nasib pejabat yang sedang menjabat tapi berasal dari anggota Polri aktif?
Kapan batas waktu pengunduran diri atau pensiun dijalankan?.
Apakah akan ada amnesti atau batas transisi untuk mereka?.
Baca Juga: Mengejar Lari
Birokrasi harus bergerak cepat, karena setiap hari kekosongan bisa berdampak nyata bagi rakyat.
Putusan MK ini membuka babak baru dalam pengisian jabatan publik di Indonesia.
Kursi-kursi yang selama ini “aman” diisi anggota Polri aktif kini harus diuji kembali.
Pemerintah berada di persimpangan menegakkan hukum dan tetap menjaga agar fungsi pemerintahan tidak lumpuh.
Publik wajib mengawasi proses ini agar reformasi birokrasi tidak sekadar simbolik.***
