Nasib PPPK Paruh dan Penuh Waktu Terjawab, Skema Baru Ini Jadi Penyelamat, Tidak Ada yang Dirumahkan
Nasib PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu 2026 aman meski belanja pegawai dibatasi, Pemda pilih skema baru tanpa PHK
Topik
12 artikel
Nasib PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu 2026 aman meski belanja pegawai dibatasi, Pemda pilih skema baru tanpa PHK
PHK PPPK resmi dilarang, pemerintah siapkan 3 solusi agar pegawai paruh waktu dan penuh waktu tetap aman.
4.661 PPPK Jepara terancam PHK akibat belanja pegawai tembus 44 persen APBD, DPRD minta solusi pusat. Simak artikelnya sebagai berikut
PPPK Lumajang dipastikan aman dari PHK meski ada efisiensi anggaran, pemerintah prioritaskan pelayanan publik. Simak artikelnya
Aliansi PPPK minta 2026 jadi tahun pengangkatan, bukan PHK. Soroti dampak aturan fiskal dan nasib honorer. Simak artikelnya
Pemkab Cirebon berencana angkat PPPK paruh waktu jadi penuh waktu secara bertahap, tanpa ada PHK. Simak artikelnya sebagai berikut
Pemkot Singkawang pastikan PPPK paruh waktu aman dari PHK dan gaji tetap dibayar, pegawai diminta tidak terpengaruh informasi liar.
Isu pemecatan PPPK dibantah, Pemkab Cirebon justru akan angkat PPPK paruh waktu jadi penuh waktu secara bertahap.
DPR tolak PHK massal PPPK akibat batas belanja pegawai 30 persen, tawarkan 3 solusi efisiensi tanpa merugikan pegawai. Simak artikelnya
Isu PHK PPPK mencuat, UU HKPD disebut justru berdampak kepada PNS dan PPPK penuh waktu, ini penjelasannya.
Pemkab PALI pastikan tidak ada PHK PPPK. Skema paruh waktu jadi solusi hadapi batas belanja pegawai 30 persen.
PPPK Bulukumba tetap aman meski anggaran Rp125 miliar. Pemda pastikan tidak ada rencana merumahkan pegawai.