Pemkot dan DPRD Tangsel Sahkan Raperda Pasar Rakyat dan APBD 2026 Jadi Perda
Pemkot dan DPRD Tangsel sahkan Raperda Pasar Rakyat dan APBD 2026 menjadi Perda, serta sepakat mencabut Raperda.
Topik
12 artikel
Pemkot dan DPRD Tangsel sahkan Raperda Pasar Rakyat dan APBD 2026 menjadi Perda, serta sepakat mencabut Raperda.
Revisi UU Pemerintahan Daerah 23/2014 diharapkan memperbaiki pelayanan publik, memperjelas kewenangan pusat-daerah, dan memperkuat otonomi.
DPRD Kota Bandung usulkan revisi Perda Ketertiban Umum untuk perkuat penegakan hukum dan tingkatkan peran masyarakat.
Dedi Mulyadi resmi pimpin DHD BPK’45 Jabar. Ia tegaskan pembangunan harus berjiwa kemerdekaan dan rakyat bebas dari rasa takut.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi kunjungi Kejari Purwakarta bahas MoU penguatan Restorative Justice demi keadilan yang lebih manusiawi.
Berdasarkan evaluasi SPMB 2024-2025, Pemda wajib lapor daya tampung sekolah pada SPMB 2025-2026 untuk cegah kecurangan.
Bursa Efek Indonesia (BEI) kuatkan kerja sama dengan pemda melalui literasi keuangan hindari investasi bodong dan edukasi pasar modal
Kemendagri terbitkan SE Nomor: 900.1.1/664/Keuda bikin pemda tak bisa mengelak soal gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu, honorer batal PHK
Pengumuman hasil seleksi PPPK 2024 tahap 1 sudah dimulai 24 Desember, cek info lengkapnya di portal resmi SSCASN atau instansi terkait.
DPRD Jawa Barat dan Gubernur sepakat mengubah anggaran 2024. Fokus pada pembangunan dan kebutuhan masyarakat! #JabarMaju
Kejelasan nasib ribuan guru non ASN atau honorer dalam pengangkatan PPPK, masih carut marut. Pemda disebut memiliki andil penyelesaian ini.
Mohon maaf, honorer masuk database BKN tidak dijamin diangkat PPPK 2024, apalagi yang tidak masuk pendataan 2022. PHK massal?