Putusan MKMK Masih Berlaku, Sidang Sengketa PHPU Pilpres 2024 Tanpa Anwar Usman Adik Ipar Jokowi
Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 tanpa kehadiran mantan Ketua MK Anwar Usman yang juga ipar Jokowi.
Topik
12 artikel
Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 tanpa kehadiran mantan Ketua MK Anwar Usman yang juga ipar Jokowi.
Mahkamah Konstitusi (MK) memperpanjang masa jabatan 47 walikota dan gubernur yang dilantik tahun 2019 lalu hingga April 2024 nanti.
MK mengungkap alasan menolak gugatan ulang permohonan uji materil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait syarat usia capres cawapres.
Pakar Hukum Universitas Sebelas Maret Agus Riewanto mengatakan, perdebatan pencalonan Gibran Rakabuming Raka seharusnya tak perlu ada lagi.
Aksi ini digelar untuk mendesak DKPP agar memproses 7 komisioner KPU RI terkait pelanggaran kode etik pada penerimaan berkas dan penetapan
Polri terima laporan terkait dugaan bocornya Rapat Musyawarah Hakim Mahkamah Konstitusi (RPH MK) terkait putusan batas usia capres cawapres.
Calon presiden Ganjar Pranowo meminta kepada Ketua Mahakamah Konstitusi (MK) terpilih Suhartoyo pengganti Anwar Usman untuk bekerja dengan
Pengujian norma usia capres-cawapres hasil Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membolehkan kepala daerah jadi capres-cawapres diputus.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan dugaan pelanggaran etik hakim MK terkait putusan batas usia calon presiden
Putusan MKMK itu dinilai Anwar Usman sebagai fitnah dan skenario besar untuk menjatuhkan dirinya sebagai Ketua MK. Selengkapnya!
Dia mengatakan, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bukan bersifat final ataupun mengikat. Artinya Anwar masih bisa melaku
Mahfud MD menduga sanksi yang dijatuhkan terhadap Anwar Usman hanya berupa teguran keras atau skors selama 6 bulan tidak memimpin sidang.