POJOKSATU.id, JAKARTA— Pengujian norma usia capres-cawapres hasil Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membolehkan kepala daerah jadi capres-cawapres harus segera diputus Mahkamah Konstitusi.

Pengujian norma usia capres cawapres ini harus diputus MK sebelum masa pencalonan di KPU selesai.

Gugatan aturan tambahan soal usia capres-cawapres hasil uji materiil norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu, mulai disidangkan MK di Ruang Sidang Utama Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Gugatan yang dilayangkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (FH Unusia), Brahma Aryana, diregistrasi sebagai perkara nomor 141/PUU-XXI/2023.

Baca Juga: Kapolresta Solo Bantah Intimidasi Kantor DPC PDIP Solo : Kantor Partai Lain Juga Kami Sambangi

Sosok yang kerap disapa Bram itu menyampaikan beberapa tuntutannya kepada MK. Salah satunya terkait masa penanganan perkara yang dilayangkannya.

"Pengujian norma tentang usia capres-cawapres hasil Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membolehkan kepala daerah menjadi capres atau cawapres, harus segera diputus sebelum masa pencalonan di KPU selesai," ujar Bram, Rabu (8/11).

Lewat kuasa hukumnya, Viktor Santoso Tandiasa, disampaikan dalam persidangan alasan-alasan hukum yang mendasari gugatan dilayangkan.

Utamanya terkait penambahan frasa "atau seseorang yang pernah/sedang menjabat jabatan hasil pemilu atau pilkada" dapat menjadi capres atau cawapres meski usianya belum mencapai 40 tahun.

Baca Juga: Pemberhentian Jadi Ketua MK Belum Cukup, Anwar Usman Didesak Mundur dari Hakim

"Terhadap pemaknaan yang dituangkan dalam amar putusan (Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023) yang mengikat menggantikan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah membuka peluang bagi setiap warga negara yang pada usia terendah 21 tahun dapat mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden sepanjang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah," ujar Viktor kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Dipaparkan Viktor, ketentuan dalam UU Pemilu yang diubah MK itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah tingkat provinsi”.

Sebabnya, Pemohon menilai frasa yang diubah itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat bunyinya masih bersifat umum. Bahkan, nasib keberlangsungan bangsa Indonesia dipertaruhkan.

Baca Juga: Besok, MK Gelar Pemilihan Ketua Baru Pengganti Anwar Usman

"Terhadap frasa yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi,” tuturnya.

Maka dari itu, Viktor menyampaikan petitum Bram adalah meminta pengaturan secara spesifik maksud dari frasa mantan atau yang sedang menjabat jabatan hasil pemilu atau pilkada.

“Sehingga Pasal 169 huruf q UU Pemilu selengkapnya berbunyi, ‘Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi," jelas Viktor.

Sidang gugatan Bram tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo bersama Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dan M Guntur Hamzah.***