Tiga Alasan Honorer Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Layangkan 7 Tuntutan Resmi ke Kemendagri
Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang ditawarkan pemerintah ditolak aliansi honorer R2 dan R3 Indonesia.
Topik
12 artikel
Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang ditawarkan pemerintah ditolak aliansi honorer R2 dan R3 Indonesia.
Pada hari terakhir aksi honorer R2 dan R3, dapat respon positif ke Kemendagri, minta 7 tuntutan salah satunya tolak PPPK Paruh Waktu.
Honorer R2 dan R3 minta bantuan ke Kemendagri unutk pengusulan NIP PPPK dipercepat, hal itu karena Mendagri punya peran strategis.
informasi itu digabungkan dengan informasi yang tidak berkaitan dengan inti permasalahan. Tujuannya, sambungnya, agar publik mengikuti
Begini penjelasan Gubernur Sumut, Bobby Nasution terkait polemik 4 pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumut.
Penjelasan Bobby Nasution terhadap status 4 pulau di Aceh yang masuk ke wilayah Sumut, sebut kewenangan pemerintah pusat.
Sebagian Pemda akan merumahkan honorer yang tidak lulus PPPK tahap 1, BKN angkat bicara terkait isu tersebut, minta tidak siapkan anggaran.
Kemendagri akan menindaklanjuti putusan MK terkait sekolah gratis untuk SD-SMP di Negeri dan Swasta, sebut akan adakan rapat dengan Pemda.
Ormas yang secara administratif memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemendagri dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin
Tito Karnavian Tegaskan Peran Kemendagri di Garda Depan Pemberantasan Premanisme Ormas, Satgas Anti-Premanisme Bergerak!
Gubernur Sumut, Bobby Nasution soroti Kepulauan Nias yang menjadi daerah tertinggal di RDP Komisi II DPR RI, dan Kemendagri.
Kemendagri menjelaskan skema pencairan sertifikasi TPG 2025 bagi guru ASN di daerah yang dinyatakan memenuhi syarat.