Soal Moratorium Pemekaran Daerah, DPRD Jabar Pertanyakan Konsistensi Kebijakan Pusat
DPRD Jawa Barat dan perwakilan calon daerah baru mendesak kejelasan aturan moratorium pemekaran wilayah ke Kemendagri.
Topik
12 artikel
DPRD Jawa Barat dan perwakilan calon daerah baru mendesak kejelasan aturan moratorium pemekaran wilayah ke Kemendagri.
Pansus DPRD Jabar menunggu surat resmi Kemendagri yang menegaskan legalitas rencana pinjaman daerah kepada PT SMI Jilid II.
Kemendagri meminta kepala daerah tidak merekrut staf baru di tengah penataan PPPK, kebutuhan guru, dan keterbatasan fiskal daerah.
Perkuat Perlindungan Sosial, Kerja Sama Strategis JKN Libatkan Banyak Kementerian dan Lembaga Kemensos hingga Kemendagri.
AP3KI meminta Kemendagri memperpanjang pendataan daerah bermasalah fiskal agar nasib PPPK dan PPPK paruh waktu lebih terjamin.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan amanat undang-undang. Kami berharap Kementerian Dalam Negeri melakukan eva
Dirjen Keuda Kemendagri Agus Fatoni mendorong transformasi BUMD agar menjadi lokomotif ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyara
Kemendagri siapkan relaksasi aturan belanja pegawai dan menolak PHK PPPK Paruh Waktu demi menjaga layanan publik.
ASDEPSI siapkan rekomendasi strategis ke pemerintah pusat, dorong revisi regulasi dan penguatan DPRD daerah.
Pemerintah memastikan tak akan PHK massal PPPK terkait batas maksimal 30 persen belanja pegawai dalam APBD.
bank bjb tegaskan peran strategis digitalisasi pendapatan daerah demi layanan publik cepat, transparan, dan efisien.
Pahami Seluruh Panduan Lengkap Alur Seleksi PHTC KDKMP dan KNMP 2026 Mulai dari Registrasi hingga Pengangkatan di Kopdes.