Siapa yang Mengawasi Dana Bansos di Daerah? Sudahkah Mempertahankan Integritas?
Dana bansos diawasi berlapis, dari Kemensos, BPKP, hingga masyarakat. Begini cara kerja sistem pengawasan agar bantuan tetap transparan.
Topik
12 artikel
Dana bansos diawasi berlapis, dari Kemensos, BPKP, hingga masyarakat. Begini cara kerja sistem pengawasan agar bantuan tetap transparan.
BPK menyatakan tak pernah diminta KPK menghitung kerugian negara dalam kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP.
Itjen Kemenag mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK dengan pendampingan intensif bagi satuan kerja, memperkuat akuntabilitas dan transpar
BPK hanya merekomendasikan agar sisa penggunaan dana hibah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Gubernur Sumut, Bobby Nasution berharap Pemprov Sumut dapat WTP ke-11 dari BPK RI, saat serahkan LKPD tahun 2024.
Kpk minta mengusut tuntas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bupati dan Wakil Bupati Banggai, Amirudin dan Furqanuddin dan kroni-kroninya 24 Camat
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dorong BPK audit alih fungsi lahan yang merugikan negara. BPK diminta sinergi dengan pemda untuk pengawasan.
Roslan Roslaini sebut Danantara bisa diaudit KPK dan BPK jika bermasalah dan pastikan pelaksanaannya dilakukan secara transparan.
Eks Sekretaris BUMN, Said Didu menyebutkan ada keanehan usai Kejagung sebut kerugian yang dilakukan Tom Lembong tak perlu dihitung BPK
Istilah WTP kembali mencuat. Kali ini bukan bahasa gaul. Tapi Wajar Tanpa Pengecualian. Jual beli ini menjerat Menteri hingga Kepala Daerah.
Dari kasus SYL, terungkap bahwa oknum auditor BPK menjadikan WTP sebagai 'barang dagangan'. Masihkah WTP jadi penghargaan bergengsi?
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jabar Tahun 2023 Unaudited kepada Badan