POJOKSATU.id, Kota Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadiri acara serah terima jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat di Kota Bandung pada Kamis (13/3/2025).

Didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Herman Suryatman, ia menyaksikan pergantian kepemimpinan dari Widhi Widayat kepada Eydu Oktain Panjaitan.

Pergantian ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 43/TPA Tahun 2025 serta Keputusan Sekretaris Jenderal BPK No 88/K/X-X.3/02/2025 yang mengatur mutasi jabatan di lingkungan BPK.

Dengan keputusan tersebut, Widhi Widayat kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara Wilayah V, sementara Eydu sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi mengucapkan selamat kepada kedua pejabat yang mengemban tugas baru.

Namun, ia juga menekankan pentingnya peran BPK dalam mengawasi alih fungsi lahan di Jawa Barat, khususnya yang dilakukan oleh Perhutani, PTPN, maupun pihak lainnya.

Menurutnya, alih fungsi lahan yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Ketika bencana terjadi akibat perubahan penggunaan lahan, negara harus mengalokasikan dana besar untuk pemulihan, seperti menyalurkan bantuan sembako dan memperbaiki rumah warga terdampak.

"Kerugian akibat alih fungsi lahan ini sangat luas. Bukan hanya karena hilangnya lahan itu sendiri, tetapi juga dampaknya terhadap ekosistem, sumber air, karbon, hingga potensi bencana," jelas Dedi.

Ia menambahkan bahwa anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur justru terkuras untuk menangani dampak bencana.

"Jadi, bagi saya, masalah ini bukan hanya soal ekologi, tapi juga menyangkut ekosistem perekonomian dan keuangan negara," tegasnya.

BPK Diharapkan Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Pimpinan V BPK RI, Bobby Adhityo Rezaldi, yang turut hadir dalam acara ini, menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan di BPK bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari kontinuitas organisasi.

Ia mengapresiasi kinerja Widhi Widayat dalam membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan di Jawa Barat dan berharap Eydu Oktain Panjaitan dapat melanjutkan serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

“BPK harus mendukung kebijakan pemerintah daerah. Yang diperiksa bukan kebijakan itu sendiri, tetapi implementasi program turunannya,” ujar Bobby.

Ia juga menekankan pentingnya kerja cepat dan efisien di lingkungan BPK.

“Saya melihat kepala daerah di Jawa Barat bergerak sangat cepat. Maka, saya harap BPK juga dapat bekerja lebih baik dan lebih cepat dari periode sebelumnya,” tutupnya.***