POJOKSATU.id, Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengarahkan jamaah umrah Indonesia agar menggunakan layanan penerbangan langsung menuju Arab Saudi.
Pilihan perjalanan dengan transit di Malaysia atau Singapura diminta untuk tidak menjadi prioritas bagi jamaah maupun penyelenggara perjalanan umrah.
Imbauan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keselamatan selama perjalanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan peran maskapai penerbangan Indonesia di tengah perkembangan situasi politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah umrah di Arab Saudi masih berjalan seperti biasa hingga Senin (26/10/2026).
Kendati kondisi geopolitik di kawasan tersebut terus dicermati, pemerintah belum melihat adanya gangguan terhadap aktivitas ibadah umrah.
“Terkait kondisi eskalasi Timur Tengah, Saudi baik-baik saja dalam konteks peribadatan umrah. Kemenlu juga sama, baik-baik saja. Sampai detik ini kegiatan umrah berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Dahnil.
Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Kemenhaj merekomendasikan penggunaan penerbangan langsung menuju dua kota tujuan utama jamaah umrah, yakni Jeddah dan Madinah.
Selain mendukung keamanan perjalanan, penerbangan tanpa transit diharapkan dapat mengurangi potensi hambatan yang mungkin dihadapi jamaah selama perjalanan menuju Arab Saudi.
“Kami sebagai pihak yang mengelola haji dan umrah mengimbau jamaah memilih maskapai direct, bukan penerbangan transit. Lebih aman bisa direct ke Jeddah atau Madinah. Jadi, kami sarankan itu,” katanya.
Kemenhaj juga mulai melibatkan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk menyosialisasikan arahan tersebut kepada perusahaan penyedia layanan perjalanan.
Pemerintah berharap para pelaku usaha dapat mempertimbangkan faktor keselamatan sekaligus dampak ekonomi dari pemilihan maskapai penerbangan.
Dalam pembahasan bersama asosiasi, Dahnil meminta agar penerbangan transit melalui Malaysia dan Singapura tidak menjadi pilihan utama untuk sementara waktu.
“Kami kumpulkan asosiasi PPIU untuk menjadi perhatian kepada pelaku bisnis travel. Kami minta kepada asosiasi jangan dulu memilih penerbangan transit seperti ke Malaysia atau Singapura,” ungkapnya.
Dahnil mengungkapkan, terdapat sekitar 70 ribu jamaah umrah Indonesia yang diperkirakan menggunakan penerbangan transit melalui Malaysia dan Singapura.
Menurutnya, jumlah tersebut merupakan potensi pasar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penggunaan layanan penerbangan milik perusahaan nasional.
Pemerintah pun mendorong agar kebutuhan transportasi jamaah tersebut dapat dilayani oleh maskapai Indonesia, khususnya Garuda Indonesia dan Lion Air.
Pengalihan penumpang diharapkan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi nasional.
“Jamaah yang transit di Malaysia dan Singapura cukup besar, 70 ribuan. Jika itu diarahkan ke penerbangan nasional juga membantu ekonomi nasional kita. Kita harus dorong dua maskapai nasional kita, yaitu Lion dan Garuda,” jelasnya.
Namun, Dahnil menilai peningkatan penggunaan maskapai dalam negeri harus disertai perbaikan mutu layanan.
Menurutnya, harga tiket yang kompetitif, kenyamanan penumpang, serta kualitas pelayanan menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing Garuda Indonesia dan Lion Air.
Kedua maskapai tersebut diharapkan mampu memperkuat penguasaan pasar penerbangan domestik sekaligus meningkatkan kemampuan bersaing dengan perusahaan penerbangan dari negara lain.
“Garuda dan Lion harus melakukan perbaikan layanan mereka. Mendorong mereka agar menguasai pasar dalam negeri, harus kompetitif bersaing di luar negeri,” ujarnya.
Untuk membahas langkah perbaikan tersebut, Kemenhaj telah mengundang jajaran pimpinan Garuda Indonesia, Lion Air, dan Angkasa Pura.
Pertemuan itu difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan penerbangan yang mendukung pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
Selain kualitas layanan maskapai, pembenahan fasilitas di bandara juga masuk dalam agenda pembahasan.
Pemerintah menaruh perhatian terhadap pelayanan di Terminal 2 yang digunakan untuk mendukung perjalanan jamaah haji dan umrah.
Kemenhaj berharap peningkatan fasilitas dan pengelolaan layanan di terminal tersebut dapat membuat proses keberangkatan maupun kedatangan jamaah berjalan lebih lancar, nyaman, dan teratur.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian pemerintah adalah pemenuhan hak-hak perusahaan penyelenggara perjalanan umrah.
Dahnil menyebut masih terdapat kendala yang berkaitan dengan pengembalian dana atau refund, sehingga Kemenhaj berencana memberikan bantuan pendampingan untuk mencari penyelesaian.
“Banyak juga hak-hak PPIU yang terhambat terkait refund. Kami akan asistensi,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Dahnil menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas dukungan dan kerja sama dalam penyelenggaraan ibadah umrah.
Ia menegaskan bahwa keselamatan jamaah selama menjalankan ibadah hingga perjalanan pulang ke Indonesia tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kita ingin pastikan jamaah yang berangkat pulang aman,” katanya.
Dahnil menambahkan, penguatan kedaulatan ekonomi yang menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto perlu diterapkan pula dalam pengelolaan perjalanan haji dan umrah.
Menurutnya, pemanfaatan maskapai nasional melalui rute penerbangan langsung dapat menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Dengan demikian, kebijakan mendorong penerbangan langsung diharapkan mampu memberikan manfaat ganda, yakni menjaga keamanan perjalanan jamaah sekaligus meningkatkan kontribusi industri penerbangan nasional terhadap perekonomian Indonesia.
“Presiden Prabowo ingin kedaulatan ekonomi, terkait umrah dan haji juga harus begitu. Direct aman dari sisi penerbangan dan menguatkan kedaulatan ekonomi,” pungkasnya.***
