JAKARTA, POJOKSATU.id - Usai memangkas ekspor gas alam ke Singapura, kini Presiden Prabowo minta jamaah umrah jangan lagi transit di Singapura dan Malaysia.
Pemerintah Indonesia mengambil dua langkah yang berkaitan dengan penguatan kepentingan nasional.
Pertama mengurangi ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 BBTUD.
Kedua, mendorong jemaah umrah menggunakan penerbangan langsung menuju Arab Saudi dan mengurangi transit di Singapura.
Dua kebijakan tersebut muncul dalam waktu berdekatan pada akhir Oktober 2026.
Kementerian Haji dan Umrah mengimbau penyelenggara perjalanan ibadah umrah untuk sementara tidak memilih penerbangan transit melalui Singapura dan Malaysia.
Sementara itu, pemerintah mulai memangkas pasokan gas pipa ke Singapura sejak 24 Oktober 2026 untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri.
Pada sektor energi, kebijakan Indonesia mendapat respons dari Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.
Ia mengingatkan bahwa pasokan gas kedua negara terikat kontrak komersial dan seluruh pihak diharapkan memenuhi komitmen yang telah disepakati.
Meski berlangsung hampir bersamaan, kedua kebijakan tersebut memiliki dasar dan mekanisme berbeda.
Imbauan penerbangan umrah diarahkan untuk memperkuat maskapai nasional, sedangkan pengurangan ekspor gas berkaitan dengan kebutuhan energi domestik dan kondisi pasokan.
Kementerian Haji dan Umrah meminta penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau PPIU untuk sementara tidak memilih penerbangan transit melalui Malaysia dan Singapura.
Imbauan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak setelah pertemuan dengan sejumlah asosiasi PPIU di Jakarta pada Senin, 26 Oktober 2026.
Menurut Dahnil, jemaah umrah Indonesia yang melakukan transit di kedua negara tersebut jumlahnya mencapai sekitar 70 ribu orang.
Pemerintah menilai jumlah tersebut merupakan peluang untuk memperkuat pasar penerbangan nasional.
Dahnil menyatakan pemerintah ingin mendorong maskapai Indonesia, terutama Garuda Indonesia dan Lion Air, agar lebih kompetitif dalam melayani perjalanan umrah.
"Jadi, sementara ini untuk memastikan ekosistem ekonomi kita itu bisa berjalan dengan baik memperkuat penerbangan nasional kita," ujar Dahnil sebagaimana dikutip Pojoksatu.id, pada Selasa 27 Oktober 2026.
Dahnil juga menekankan bahwa maskapai nasional perlu memperbaiki layanan dan menawarkan harga yang mampu bersaing dengan maskapai asing.
Dengan demikian, kebijakan tersebut bukan sekadar persoalan pemilihan rute perjalanan.
Pemerintah juga ingin agar manfaat ekonomi dari perjalanan jemaah umrah dapat lebih banyak dinikmati oleh industri penerbangan Indonesia.
Namun, penting dicatat bahwa pernyataan yang disampaikan Kementerian Haji dan Umrah berupa imbauan kepada jemaah dan penyelenggara perjalanan.
Lebih dari sekadar urusan keamanan, kata Dahnil, bahwa penghentian ketergantungan pada bandara hub negara tetangga adalah bagian dari doktrin kedaulatan ekonomi Presiden Prabowo.
Selama ini, potensi perputaran uang dari sekitar 70 ribu jemaah justru melayang ke kas negara tetangga akibat tingginya penggunaan maskapai asing yang mewajibkan transit.
"Presiden Prabowo ingin kedaulatan ekonomi, terkait umrah dan haji juga harus begitu. Direct aman dari sisi penerbangan dan menguatkan kedaulatan ekonomi," ungkap Dahnil.
2 Alasan Kenapa Jemaah Umrah Tidak Transit di Singapura
Ada dua pertimbangan yang disampaikan pemerintah, yakni aspek perjalanan dan kepentingan ekonomi nasional.
Dari sisi perjalanan, pemerintah mendorong penerbangan langsung menuju Jeddah atau Madinah agar jemaah tidak perlu melakukan transit di negara lain.
Dahnil menyebut penerbangan langsung dinilai lebih aman dan meminta penyelenggara perjalanan mempertimbangkan pilihan tersebut.
Dari sisi ekonomi, pemerintah ingin memperkuat posisi maskapai Indonesia dalam pasar umrah.
Selama ini, sebagian jemaah memilih penerbangan transit melalui negara tetangga karena pertimbangan harga, jadwal, atau ketersediaan rute.
Agar imbauan tersebut efektif, maskapai nasional harus mampu menawarkan harga yang kompetitif, jadwal yang sesuai, dan pelayanan yang baik.
Pemerintah sendiri mengakui pentingnya peningkatan kualitas layanan Garuda Indonesia dan Lion Air.
Artinya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh imbauan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan maskapai memenuhi kebutuhan jemaah.
