POJOKSATU.id - Keselamatan jemaah umrah asal Indonesia menjadi perhatian setelah otoritas Arab Saudi melaporkan serpihan rudal yang berhasil dicegat jatuh di Wadi Al-Mughammas, sekitar 20 kilometer dari Masjidil Haram, Makkah.

Situasi tersebut memicu kekhawatiran terhadap keamanan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Arab Saudi, baik untuk beribadah maupun bekerja, tinggal, dan menempuh pendidikan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, meminta pemerintah Indonesia memperkuat upaya diplomasi sekaligus memastikan perlindungan bagi WNI di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.

"Keselamatan warga sipil dan keamanan tempat-tempat suci harus dihormati. Setiap tindakan yang berpotensi membahayakan masyarakat serta memperluas konflik di kawasan perlu dihentikan," kata Dave kepada wartawan, Senin, 25 Oktober 2026.

Menurut Dave, Indonesia perlu menyampaikan sikap secara aktif melalui komunikasi bilateral maupun forum internasional. 

Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong penghormatan terhadap kedaulatan negara, melindungi warga sipil, dan mencari penyelesaian konflik berdasarkan hukum internasional.

"Upaya ini dapat dilakukan melalui komunikasi bilateral dan forum multilateral, termasuk PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam," ujarnya.

Dave juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di kawasan. 

Pemantauan situasi keamanan diperlukan agar informasi mengenai potensi ancaman dapat segera disampaikan kepada WNI dan langkah perlindungan bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

DPR Minta Indonesia Tak Hanya Menjadi Penonton

Desakan agar pemerintah ikut mendorong penghentian konflik juga disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh. 

Dia menyatakan keprihatinan atas serangan kelompok Houthi ke wilayah Arab Saudi yang dinilai berisiko mengancam keselamatan masyarakat sipil.

"Saya sangat prihatin dengan serangan kelompok Houthi ke wilayah Arab Saudi. Konflik bersenjata seperti ini harus segera dihentikan karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat sipil," kata Oleh.

Oleh menilai Indonesia perlu membangun komunikasi dengan negara-negara terkait dan menggalang dukungan internasional agar pihak-pihak yang berkonflik menghentikan serangan.

"Indonesia jangan hanya menjadi penonton. Pemerintah perlu aktif membangun komunikasi dengan negara-negara terkait dan menggalang dukungan internasional agar Houthi dan Arab Saudi menghentikan serangan. Kita harus mengedepankan dialog dan mencari jalan keluar yang damai," tegasnya.

Dia secara khusus menyoroti keselamatan jemaah umrah Indonesia yang berada di Tanah Suci. 

Menurutnya, masyarakat yang datang untuk beribadah harus dapat menjalankan kegiatan keagamaan dengan aman dan tenang.

"Jangan sampai konflik bersenjata ini membahayakan jemaah umrah kita. Masyarakat Indonesia yang datang ke Tanah Suci harus bisa menjalankan ibadah dengan aman dan tenang. Karena itu, penghentian serangan menjadi hal yang sangat penting," ujarnya.

Peringatan Keamanan Sempat Dikeluarkan

Sebelumnya, otoritas pertahanan sipil Arab Saudi sempat mengeluarkan peringatan potensi bahaya untuk empat provinsi di wilayah barat negara tersebut pada Sabtu, 24 Oktober 2026 waktu setempat. 

Wilayah yang tercakup antara lain Makkah, Jeddah, Taif, dan Yanbu.

Berdasarkan laporan AFP, peringatan itu meminta warga segera menuju tempat aman terdekat. 

Namun, alasan spesifik penerbitan peringatan tidak diumumkan kepada publik, dan peringatan tersebut dicabut beberapa menit kemudian.

Pada Rabu, 21 Oktober 2026, koalisi pimpinan Arab Saudi juga mengumumkan telah mencegat dan menghancurkan sedikitnya lima drone yang terdeteksi mengarah ke Wilayah Timur Saudi dan Madinah.

Rangkaian kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa dinamika konflik di kawasan dapat menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sipil, termasuk warga Indonesia yang berada jauh dari tanah air.***