JAKARTA, POJOKSATU.id, Pemerintah terus mengembangkan sistem digital untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial (bansos).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 60 juta orang yang masuk dalam pendataan melalui Government Technology (GovTech).
Angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga melampaui 100 juta orang ketika sistem itu diluncurkan secara nasional pada 10 November 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun mekanisme penyaluran bantuan yang lebih akurat dan menjangkau masyarakat sesuai kriteria penerima.
Dalam pengembangannya, pemerintah mengandalkan integrasi teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Kedua teknologi tersebut diharapkan membantu proses pendataan sekaligus mengawasi distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran.
Luhut menjelaskan, rencana peluncuran nasional GovTech bansos telah diusulkan kepada Presiden untuk dilaksanakan pada 10 November mendatang.
Hingga kini, data yang telah dihimpun mencakup puluhan juta orang yang memenuhi kualifikasi untuk memperoleh bantuan sosial.
"Sebenarnya kami usulkan pada presiden tanggal 10, akan di-roll out secara nasional. Karena per hari ini, sudah 60 juta yang terdaftar di dalam govtech itu, yang qualified untuk menerima bansos, dan kita harap nanti waktu roll out oleh Presiden tanggal 10 November itu sudah lebih 100 juta orang," kata Luhut.
Tidak berhenti pada peluncuran nasional, pemerintah berencana merampungkan pendataan masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hingga penghujung 2026.
Penyatuan berbagai data dalam satu sistem diharapkan dapat memperkuat keterbukaan informasi dan meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan dalam penyaluran bansos.
Dengan demikian, proses penentuan penerima bantuan diharapkan menjadi lebih terukur.
Luhut juga menyoroti peran kecerdasan buatan dalam mendukung pengawasan terhadap mekanisme tersebut.
Ia menilai pemanfaatan AI menjadi bagian penting dari transformasi digital pemerintah untuk mewujudkan distribusi bantuan yang lebih berkeadilan.
"Tapi yang saya menarik sebenarnya adalah penggunaan teknologi, AI, untuk tadi mengontrol ini semua. Saya kira presiden sudah melakukan loncatan untuk ini, dan bawa keadilan," ujarnya.
Salah satu tujuan utama penerapan sistem ini adalah mengatasi ketidaktepatan penerima bantuan yang selama ini berpotensi terjadi.
Pemerintah ingin mencegah masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan memperoleh bantuan, sekaligus menghindari kondisi ketika warga yang berhak justru tidak mendapatkan haknya.
Menurut Luhut, penggunaan teknologi diharapkan bisa memastikan kedua persoalan tersebut dapat diminimalkan.
Pendataan yang terintegrasi diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi penerima secara lebih tepat sehingga bantuan dapat diberikan sesuai ketentuan.
"Sehingga tidak ada masyarakat yang harusnya dapat bantuan sosial dari pemerintah atau cash transfer, itu tidak dapat atau sebaliknya. Itu kita akan jamin akan terjadi keadilannya," jelasnya.
Selain membenahi penyaluran bansos, Luhut turut mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengubah pendekatan pemberian subsidi.
Ke depan, pemerintah ingin mengurangi pola subsidi yang diberikan melalui produk tertentu dan mengarah pada bantuan yang diterima langsung oleh masyarakat.
Skema tersebut memungkinkan subsidi diberikan dalam bentuk transfer uang kepada individu.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap manfaat anggaran subsidi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
"Sebab kita juga pengin pada ujungnya nanti kita nanti ingin pada ujungnya tidak lagi subsidi kepada produk, tapi subsidi itu langsung kepada manusia. Jadi cash transfer kepada individu," tutup Luhut.***
