JEMBER, POJOKSATU.id - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember terus menggenjot percepatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat.

Kepala Dispendukcapil Jember, Bambang Saputro, mengungkapkan bahwa langkah ini krusial mengingat pemerintah pusat tengah menggencarkan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital untuk penyaluran bansos pada tahun 2027 mendatang.

"Selama ini kami mengadakan sosialisasi untuk percepatan kepemilikan IKD bagi warga masyarakat di Kabupaten Jember, apalagi saat ini pemerintah sedang menggalakkan program Perlinsos perlindungan sosial untuk digitalisasi bansos di tahun depan tahun 2027," ujar Bambang saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).

Kendati demikian, Bambang mengakui bahwa capaian aktivasi IKD di Kabupaten Jember saat ini masih tergolong minim dan perlu ditingkatkan secara masif.

Dari total sekitar 2,6 juta jiwa penduduk Jember atau kurang lebih 2,02 juta wajib KTP, warga yang sudah mengaktifkan IKD baru mencapai sekitar 144.000 orang atau baru berkisar 7 persennya saja.

"Baru sekitar 144.000 yang memiliki KTP, sekitar 7 persennya dari total wajib KTP yang ada di Kabupaten Jember," terangnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Dispendukcapil Jember dalam sebulan terakhir telah menerjunkan tim ke setiap kecamatan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menggelar layanan jemput bola.

Layanan jemput bola dari desa ke desa ini dilakukan secara terpadu untuk mempercepat aktivasi IKD yang diselaraskan dengan pendaftaran program Perlinsos.

Bambang menjelaskan bahwa pendaftaran program Perlinsos dapat ditempuh melalui dua mekanisme utama bagi masyarakat.

Mekanisme pertama adalah mendaftar secara mandiri, sementara mekanisme kedua diperuntukkan bagi warga yang ingin mengajukan bansos namun terkendala kepemilikan gawai atau IKD.

Bagi warga kategori kedua, proses pendaftaran dapat dibantu langsung melalui perantara agen Perlinsos di tingkat lokal.

"Siapa agen Perlinsos itu? Itu para pendamping sosial, RT/RW, kemudian ASN, kader posyandu, perangkat desa, dan kelompok-kelompok sosial yang lainnya," jelas Bambang.

Ia menambahkan, sinergi lintas instansi ini terbukti mendongkrak capaian di lapangan, di mana angka aktivasi yang sebelumnya berada di kisaran 6 persen kini mulai merangkak naik menjadi sekitar 7 persen.

Pihaknya mengingatkan bahwa kepemilikan IKD dan keterikatan data dalam program Perlinsos sangat menentukan nasib para penerima bantuan sosial di masa mendatang.

"Seumpama nanti ada warga masyarakat yang saat ini sudah terdaftar sebagai penerima bansos, tetapi belum mendaftarkan melalui program Perlinsos, ya terancam berpotensi tahun depan tidak mendapatkan bantuan sosial lagi," tegasnya.

Dispendukcapil Jember berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan jemput bola agar target digitalisasi kependudukan dan validasi data bansos di Jember dapat tercapai secara optimal sebelum batas akhir tahun ini.