JEMBER, POJOKSATU.id - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Perdagangan (Diskopukmdag) Kabupaten Jember mulai mematangkan rencana revitalisasi Pasar Tanjung.
Rencana tersebut termasuk dengan memprioritaskan pembangunan tempat penampungan sementara bagi para pedagang.
Kepala Diskopukmdag Jember, Sartini, menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah memastikan tidak akan serta-merta mengosongkan Pasar Tanjung sebelum fasilitas pasar penampungan tersebut benar-benar siap dan terbangun.
"Nanti kita enggak mungkin akan mengosongkan sebelum pasar penampungan itu selesai," ujar Sartini saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Terkait jadwal pelaksanaan, Detail Engineering Design (DED) dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dijadwalkan rampung pada akhir tahun 2026 ini.
Sehingga proses konstruksi fisik penampungan hingga perbaikan pasar direncanakan berjalan ke depannya.
Meskipun anggaran utama pembangunan berasal dari Kementerian PU, pihak dinas menekankan bahwa tahapan awal wajib difokuskan pada pembangunan pasar penampungan terlebih dahulu sebelum proyek renovasi besar Pasar Tanjung dieksekusi.
Untuk menampung ribuan pedagang selama masa perbaikan berlangsung, Diskopukmdag telah memetakan sejumlah titik lokasi relokasi yang disesuaikan dengan karakteristik komoditas dagangan.
Untuk para pedagang sektor basah seperti sayur, daging, dan ikan, pemerintah mengarahkan penempatan mereka ke Lapangan Talangsari.
Sementara itu, bagi pedagang komoditas kering seperti pakaian dan barang kelontong, opsi relokasi disebar ke beberapa titik meliputi Pasar Sukorejo, Pasar Gebang, Pasar Patrang, kawasan Pasar Tegalboto, hingga lantai atas Pasar Rambipuji.
Pihaknya juga tengah berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian PU untuk melakukan uji kelayakan struktur bangunan di sejumlah titik alternatif, termasuk kawasan Pasar Tegalboto, agar aman digunakan kembali.
"Kira-kira kalau kita taruh di (Pasar) Tegalboto, ini kan pasar sejak dibangun sampai sekarang enggak dihuni, kira-kira berbahaya apa enggak? Bangunan strukturnya masih layak atau tidak?" ungkap Sartini.
Menanggapi potensi kendala keengganan pedagang untuk pindah akibat kekhawatiran tempat usaha, pemerintah daerah memastikan telah menyiapkan surat perjanjian mutlak.
Seluruh pedagang yang masuk dalam pendataan resmi nantinya diwajibkan untuk mematuhi kebijakan penataan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati.
"Termasuk nanti orang-orang yang sudah ditetapkan di SK-nya bupati itu ya harus mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah," pungkasnya.
Diketahui Pemkab Jember telah mengamankan anggaran mencapai Rp250 miliar untuk merevitalisasi Pasar Tanjung.
Sementara untuk pengerjaan fisik bangunan ditargetkan mulai dikerjakan setelah Hari Raya Idul Fitri 2027 atau setelah Bulan Ramadhan 2027.
