Jakarta, POJOKSATU.id - Indonesia dan Singapura sepakat memperkuat kerja sama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Salah satunya melalui pembentukan satuan tugas (satgas) gabungan untuk menindak perusahaan yang terbukti melanggar hukum.

Kesepakatan tersebut dibahas Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir atau Tata bersama Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dalam pertemuan di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Pertemuan berlangsung menjelang agenda Vivian bertemu Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu, 28 Oktober 2026.

Salah satu fokus pembicaraan adalah memperkuat koordinasi penegakan hukum lintas negara. 

Kedua pihak menilai penanganan karhutla tidak cukup dilakukan hanya di wilayah tempat kebakaran terjadi, terutama jika terdapat perusahaan atau aliran dana yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.

Tata menjelaskan, Indonesia tengah menjalankan penyelidikan dan penindakan terhadap individu maupun perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan. 

Menurut dia, ratusan individu dan lebih dari 50 perusahaan telah atau sedang diselidiki dan dituntut. 

Presiden Prabowo, lanjut Tata, telah memberikan instruksi agar penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pihak yang mengambil keuntungan dari kebakaran hutan.

“Tidak ada perbatasan yang dapat melindungi mereka yang mengambil keuntungan dari pembakaran hutan kita,” demikian inti pesan yang disampaikan Tata dalam pembahasan mengenai tanggung jawab perusahaan.

Melalui satgas gabungan, Indonesia dan Singapura berencana memperkuat pertukaran informasi, intelijen keuangan, serta pengumpulan bukti lintas batas. 

Kerja sama tersebut juga diharapkan membuka peluang pemulihan aset apabila memungkinkan.

Singapura menyambut usulan pembentukan satgas tersebut. 

Vivian menyatakan negaranya akan memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi dengan Indonesia, sekaligus menggunakan instrumen hukum dan peraturan yang tersedia untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Karhutla Jadi Perhatian Bersama

Selain membahas penindakan terhadap perusahaan, kedua menteri menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan masyarakat.

Tata menegaskan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya warga Sumatera dan Kalimantan, menjadi pihak yang pertama merasakan dampak asap kebakaran. 

Petani, anak-anak, dan keluarga di wilayah terdampak menghadapi risiko ketika asap menyebar.

Karena itu, pemerintah Indonesia menjadikan penanganan karhutla sebagai prioritas nasional. 

Upaya yang dilakukan mencakup pengerahan personel darat dan udara, pengeboman air, modifikasi cuaca, serta pemanfaatan teknologi lain untuk memadamkan api.

Tata menyebut sekitar 71.000 personel darat dan sekitar 51 unit udara telah dimobilisasi di sejumlah provinsi prioritas. 

Personel tambahan juga tengah disiapkan untuk memperkuat penanganan di lapangan.

Meski demikian, tantangan cuaca akibat fenomena El Nino turut menjadi perhatian. 

Pemerintah Indonesia tetap berupaya mengintensifkan respons nasional dan mengoordinasikan berbagai sumber daya untuk menekan dampak kebakaran.

Vivian mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menangani karhutla. 

Ia juga memberikan penghormatan kepada para petugas darurat dan pemadam kebakaran yang bekerja dalam kondisi sulit dan berbahaya, termasuk mereka yang mengalami luka saat menjalankan tugas.

Menurut Vivian, El Nino merupakan fenomena alam, tetapi kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan tindakan manusia tidak dapat dianggap sebagai fenomena alam semata. 

Oleh sebab itu, kedua negara perlu bekerja sama untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Investasi dan Hubungan Bilateral Ikut Dibahas

Di luar persoalan karhutla, pertemuan kedua menteri turut membahas penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi.

Vivian menyampaikan bahwa Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia sejak 2014. 

Ia menilai investasi tersebut mencerminkan kepercayaan Singapura terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Ia juga menyinggung hasil Retret Pemimpin Singapura-Indonesia pada Juli 2026 yang melibatkan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan Presiden Prabowo. 

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menandatangani 26 perjanjian yang mencakup bidang ekonomi, energi, pertahanan, kerja sama digital, lingkungan hidup, dan pengembangan sumber daya manusia.

Sementara itu, Tata menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka untuk menjaga hubungan kedua negara. 

Indonesia dan Singapura sepakat memperkuat saluran komunikasi langsung di tingkat menteri maupun pejabat senior agar berbagai persoalan dapat dibicarakan dan ditangani dengan lebih baik.

Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Singapura di ASEAN pada 2027. 

Tata berharap kawasan tersebut tetap bersatu, tangguh, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Enam Dekade Persahabatan Indonesia-Singapura

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura. 

Kedua negara berharap momentum enam dekade hubungan itu dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama sekaligus menghadapi tantangan bersama.

Vivian menyebut hubungan Indonesia dan Singapura dibangun atas dasar kepercayaan, saling menghormati, serta kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua pihak. 

Ia juga mengakui bahwa perbedaan pandangan terkadang muncul dalam hubungan bertetangga, tetapi dialog tetap diperlukan untuk mencari penyelesaian.

Bagi Tata, menjadi tetangga yang baik bukan sekadar slogan, melainkan tanggung jawab bersama. 

Ia menekankan bahwa ketahanan Indonesia juga berkaitan dengan stabilitas negara-negara di sekitarnya.

Kerja sama penanganan karhutla dan pembentukan satgas gabungan menjadi salah satu ujian penting bagi hubungan kedua negara. 

Harapannya, pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum tidak berhenti sebagai kesepakatan diplomatik, tetapi benar-benar membantu melindungi masyarakat serta mencegah kebakaran hutan berulang.***