JAKARTA, POJOKSATU.id, Sejumlah negara, mulai dari Inggris, Jepang hingga negara-negara di kawasan Eropa, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi keadaan darurat.

Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah imbauan kepada warga untuk menyiapkan persediaan makanan, air minum, serta kebutuhan pokok lainnya yang cukup untuk bertahan selama beberapa hari.

Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Pasalnya, imbauan kesiapsiagaan ini muncul ketika situasi geopolitik global masih diwarnai ketegangan dan kekhawatiran terhadap potensi konflik bersenjata.

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi hingga sejumlah negara meminta masyarakatnya mempersiapkan kebutuhan darurat?

Inggris Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat

Inggris menjadi salah satu negara yang mendorong masyarakat agar lebih siap menghadapi berbagai situasi darurat.

Melalui kampanye kesiapsiagaan, pemerintah Inggris mengimbau warga untuk memiliki persediaan kebutuhan dasar yang dapat digunakan selama sekitar 72 jam atau tiga hari apabila layanan penting mengalami gangguan.

Persediaan tersebut mencakup makanan tahan lama, air minum, obat-obatan yang diperlukan, alat penerangan, hingga perlengkapan komunikasi darurat.

Langkah ini ditujukan untuk membantu masyarakat tetap memenuhi kebutuhan dasar ketika terjadi gangguan terhadap layanan publik, seperti listrik, air, jaringan komunikasi, maupun distribusi barang.

Berbagai kemungkinan menjadi pertimbangan pemerintah, mulai dari cuaca ekstrem dan bencana alam hingga ancaman terhadap infrastruktur penting.

Oleh karena itu, imbauan tersebut tidak secara khusus menunjukkan bahwa Inggris sedang bersiap menghadapi perang dalam waktu dekat.

Jepang Dorong Warga Menyimpan Persediaan Darurat

Di Jepang, kesiapsiagaan masyarakat juga menjadi perhatian penting pemerintah.

Sebagai negara yang memiliki risiko gempa bumi dan bencana alam lainnya, Jepang selama ini mendorong warganya untuk memiliki perlengkapan darurat di rumah.

Persediaan makanan dan air minum menjadi bagian penting dari persiapan tersebut.

Masyarakat dianjurkan memiliki kebutuhan dasar yang cukup untuk beberapa hari, bahkan hingga satu minggu sebagai langkah antisipasi.

Persiapan ini diperlukan apabila bencana besar menyebabkan transportasi terganggu, akses terhadap kebutuhan pokok terbatas, atau bantuan belum dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak.

Dengan adanya persediaan mandiri, masyarakat diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada distribusi bantuan ketika keadaan darurat berlangsung.

Oleh sebab itu, imbauan kesiapsiagaan di Jepang perlu dipahami dalam konteks penanggulangan bencana, bukan semata-mata dikaitkan dengan ancaman konflik internasional.

Negara-Negara Eropa Antisipasi Berbagai Ancaman

Sementara itu, Uni Eropa telah memperkuat pendekatan kesiapsiagaan melalui Preparedness Union Strategy yang diluncurkan pada Maret 2025.

Strategi tersebut mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar setidaknya selama 72 jam ketika terjadi keadaan darurat.

Ancaman yang menjadi perhatian tidak terbatas pada bencana alam, tetapi juga mencakup konflik geopolitik, serangan siber, sabotase infrastruktur, pandemi, serta gangguan terhadap layanan penting.

Pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 dan ketidakpastian pasokan energi turut memperlihatkan pentingnya kesiapan masyarakat ketika distribusi kebutuhan pokok mengalami hambatan.

Di kawasan Eropa, ketegangan keamanan yang berkaitan dengan perang Rusia-Ukraina juga menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah memperkuat ketahanan sipil.

Meski demikian, strategi tersebut merupakan langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan, bukan pernyataan bahwa seluruh negara Eropa akan segera menghadapi perang.

Apakah Imbauan Ini Pertanda Perang Dunia III?

Meningkatnya perhatian terhadap kesiapsiagaan di sejumlah negara memang tidak dapat dilepaskan dari situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.

Namun, imbauan untuk menyiapkan makanan dan kebutuhan pokok selama tiga hari tidak bisa langsung diartikan sebagai pertanda bahwa Perang Dunia III akan segera terjadi.

Persiapan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi dampak berbagai keadaan darurat yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

Gangguan listrik, serangan siber, bencana alam, hingga terhambatnya distribusi barang merupakan sejumlah risiko yang dapat membuat kebutuhan sehari-hari sulit diperoleh untuk sementara waktu.

Di sisi lain, konflik bersenjata tetap menjadi salah satu skenario yang diperhitungkan dalam perencanaan keamanan di sejumlah negara, khususnya di Eropa.

Artinya, risiko keamanan internasional memang menjadi perhatian, tetapi tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa imbauan persediaan darurat tersebut merupakan bukti perang besar akan segera pecah.

Masyarakat perlu membedakan antara kebijakan kesiapsiagaan jangka panjang dan peringatan resmi mengenai ancaman yang akan segera terjadi.

Mengapa Persediaan untuk 72 Jam Dianggap Penting?

Patokan 72 jam atau tiga hari digunakan sebagai langkah praktis agar rumah tangga tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar ketika layanan publik terganggu dan bantuan belum tersedia secara optimal.

Beberapa kebutuhan yang dapat dipersiapkan antara lain air minum, makanan tahan lama, obat-obatan yang diperlukan, senter, baterai cadangan, radio, serta pengisi daya portabel.

Uang tunai, perlengkapan kebersihan, dan salinan dokumen penting juga dapat membantu masyarakat menghadapi situasi darurat.

Persiapan tersebut tidak harus dilakukan dengan membeli seluruh kebutuhan sekaligus.

Masyarakat dapat memeriksa persediaan yang sudah dimiliki, kemudian melengkapinya secara bertahap sesuai kebutuhan keluarga.

Dengan demikian, imbauan kesiapsiagaan bukan berarti masyarakat harus melakukan pembelian besar-besaran atau menimbun bahan makanan.

Sebaliknya, langkah tersebut bertujuan memastikan setiap rumah tangga memiliki persediaan yang memadai ketika terjadi gangguan yang tidak terduga.

Meningkatnya imbauan kesiapsiagaan di Inggris, Jepang, dan negara-negara Eropa menunjukkan bahwa pemerintah semakin serius mengantisipasi berbagai risiko yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

Ketegangan geopolitik, ancaman siber, bencana alam, serta kerentanan rantai pasok menjadi sejumlah pertimbangan dalam memperkuat ketahanan masyarakat.

Meski demikian, kebijakan menyiapkan kebutuhan pokok selama 72 jam tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perang besar akan segera terjadi.

Langkah yang paling tepat adalah mengikuti informasi resmi dari pemerintah, menyiapkan kebutuhan dasar secara wajar, serta tidak mudah mempercayai klaim mengenai ancaman global yang belum terverifikasi.***