Kota Bandung, POJOKSATU.id - 63 dari 151 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) telah beroperasi di Kota Bandung. 63 KKMP tersebut mencatat 290.000 transaksi dengan nilai mencapai Rp 3,3 miliar.
Berdasarkan data data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putin (Simkopdes), selama 2026 penjualan beras SPHP 5 Kg mencatat transaksi tertinggi sampai Rp 3,06 miliar.
KKMP Kota Bandung pun tercatat punya simpanan pokok Rp61,8 juta dan simpanan wajib Rp59,5 juta.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Budhi Rukmana mengatakan, di antara 63 KKMP yang sudah beroperasi terdapat 8 KKMP bekerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN) PT Agrinas Palma Nusantara.
"Sebanyak 117-nya sudah melaksanakan RAT (rapat anggota tahunan). Sudah terbangun juga 8 gerai, 6 sudah 100%, 2 dalam proses penyelesaian, dan 2 yang sudah diverifikasi validasi, sudah ada produk-produk dari Agrinas," katanya.
KKMP yang lain, terang dia, memiliki bisnis yang beragam, dari mulai sembako hingga bekerja sama dengam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bahkan, pada awal November 2026 rencananya ada KKMP yang akan kerja sama dengan dealer-dealer mobil listrik maupun motor listrik.
"Di Bandung, Koperasi-Koperasi Merah Putih sudah membentuk yang namanya koperasi sekunder. Koperasi sekunder inilah yang sekarang mengembangkan bisnisnya ke otomotif, mobil dan motor listrik," ujar Budhi.
KKMP di Kota Bandung mencatatkan aset sebesar Rp1,2 miliar, dengan jumlah anggota sebanyak 7.412 orang. Di data Simkopdes, modal koperasi terdiri atas simpanan pokok sebesar Rp61,8 juta dan simpanan wajib sebesar Rp59,6 juta.
"Rp1,2 miliar, itu memang modal aset dari anggota semua dan sudah mencatatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) baru Rp25,5 juta. Artinya KKMP Kota Bandung sudah bergerak, berjalan, beroperasional, cuma memang belum besar," katanya.
Meskipun masih banyak KKMP yang belum menjalankan operasional, Budhi memastikan 151 KKMP sudah punya kepengurusan.
Selain 8 KKMP yang bekerja sama dengan Agrinas, kata dia, KKMP yang lain memanfaatkan beragam bangunan, termasuk kantor kelurahan dan rumah pribadi.
"Kendalanya banyak. Pertama, tidak memiliki lahan. Kemudian sumber daya manusia (SDM) dan terakhir itu modal. Yang 63 KKMP ini mereka pengurusnya memiliki kreativitas dan inovasi, jadi tidak menunggu tapi bergerak," katanya.
