KENDARI, POJOKSATU.id - Perbedaan data tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu antara pemerintah daerah dan pusat membuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) harus menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp27 miliar.

Dana tersebut dialokasikan untuk membayar gaji 1.868 PPPK Paruh Waktu yang tercatat bekerja di lingkungan Pemprov Sultra, tetapi tidak masuk dalam database pemerintah pusat.

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengungkapkan, jumlah keseluruhan PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah provinsi mencapai 2.606 orang.

Namun, berdasarkan pencatatan pemerintah pusat, hanya 738 orang yang masuk dalam database.

Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah harus menanggung pembiayaan ribuan pegawai yang tidak tercatat dalam basis data pusat.

"Akhirnya kita harus menyisihkan anggaran sebanyak Rp27 miliar untuk menggaji mereka," ujar Andi Sumangerukka saat ditemui di Kendari, Kamis.

Di tengah persoalan administrasi kepegawaian tersebut, gubernur meminta seluruh PPPK Paruh Waktu tidak kehilangan motivasi dalam menjalankan tugas.

Ia menekankan bahwa status kepegawaian maupun panjangnya masa pengabdian bukan satu-satunya ukuran kualitas seorang aparatur.

Menurutnya, tanggung jawab, kesungguhan, dan hasil pekerjaan menjadi hal yang lebih penting.

Perpanjangan kontrak, lanjutnya, harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Pemprov Sultra telah memperpanjang masa kerja 2.489 PPPK Paruh Waktu untuk periode Oktober hingga Desember 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.090 orang merupakan tenaga pendidik, dua orang tenaga kesehatan, dan 1.397 lainnya bertugas sebagai tenaga teknis.

Namun, terdapat 116 pegawai yang tidak mendapatkan perpanjangan kontrak. Keputusan tersebut diambil karena sejumlah alasan, mulai dari memasuki masa pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, hingga tidak lagi diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Untuk kategori terakhir, pertimbangan tidak diperpanjangnya kontrak berkaitan dengan persoalan kedisiplinan dan evaluasi kinerja pegawai.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra Andi Khaeruni menjelaskan, perbedaan jumlah pegawai dalam pencatatan daerah dan pusat berawal dari proses pendataan saat pembukaan rekrutmen PPPK Paruh Waktu.

Ia menyebutkan, 738 orang yang masuk dalam database pemerintah pusat merupakan tenaga honorer yang sebelumnya tidak berhasil lolos seleksi PPPK penuh waktu.

Sementara itu, pegawai lainnya diusulkan pemerintah daerah dengan menggunakan surat keputusan (SK) yang diterbitkan masing-masing OPD.

Menurut Andi Khaeruni, langkah tersebut juga merujuk pada imbauan pemerintah pusat agar pemerintah daerah menuntaskan penataan seluruh tenaga honorer yang masih bekerja di lingkungan instansi masing-masing.

Perbedaan mekanisme pendataan itulah yang kemudian menyebabkan jumlah PPPK Paruh Waktu versi Pemprov Sultra lebih besar dibandingkan data pemerintah pusat.