JAKARTA, POJOKSATU.id - Pemerintah menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Kebijakan tersebut direncanakan mulai dilaksanakan secara bertahap pada 1 Januari 2027.
Kesepakatan ini menjadi kabar yang dinantikan para tenaga honorer yang telah diangkat sebagai PPPK paruh waktu, termasuk guru di berbagai daerah.
Berdasarkan penjelasan dalam kanal YouTube Guru Abad 21, keputusan tersebut merupakan salah satu hasil pembahasan pemerintah bersama DPR pada 6 November 2026.
Namun, pengalihan status tidak dilakukan serentak terhadap seluruh pegawai. Pemerintah akan mempertimbangkan kesiapan regulasi, validitas data, ketersediaan anggaran, serta kondisi masing-masing instansi.
Pengalihan Mencakup Guru dan Lintas Profesi
Kebijakan peningkatan status PPPK paruh waktu tidak hanya menyasar tenaga pendidik. Sejumlah profesi lain juga masuk dalam skema penataan tersebut.
Kelompok yang disebut tercakup antara lain guru, tenaga kesehatan, tenaga medis, dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lainnya.
Dalam skema penataan kelembagaan, guru akan berada di bawah instansi pusat sesuai pembinaan kementerian terkait.
Guru binaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan ditata melalui kementerian tersebut, sedangkan guru madrasah berada dalam pembinaan Kementerian Agama.
Sementara itu, tenaga kesehatan akan ditata melalui Kementerian Kesehatan.
Adapun petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP masuk dalam penataan di bawah Kementerian Dalam Negeri.
PPPK Penuh Waktu Bisa Ikut Seleksi CPNS
Selain peningkatan status, pemerintah juga membuka kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Kesempatan tersebut bukan berarti pengangkatan otomatis menjadi PNS.
Peserta tetap harus mengikuti seleksi dengan prinsip sistem merit, sehingga kelulusan ditentukan berdasarkan kompetensi dan hasil seleksi.
Pemerintah juga menyiapkan pengaturan khusus bagi guru non-ASN serta tenaga kesehatan dan medis yang memenuhi persyaratan tertentu.
Rincian teknis pelaksanaan kebijakan tersebut masih menunggu peraturan pelaksana dari pemerintah.
Dengan jadwal awal mulai Januari 2027, para PPPK paruh waktu perlu mencermati informasi resmi berikutnya mengenai mekanisme, persyaratan, dan tahapan pengalihan status.***






