MEDAN, POJOKSATU.id - Pemilik rumah dan tanah dengan nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di bawah Rp100.000 per tahun di Kota Medan bakal mendapat keringanan pajak.
Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyiapkan kebijakan pembebasan PBB untuk tahun pajak 2027 serta pemotongan 50 persen tunggakan pajak tahun sebelumnya.
Kebijakan yang diperkirakan menjangkau 61.376 objek pajak tersebut menjadi salah satu langkah Pemko Medan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya pemilik properti dengan nilai pajak relatif kecil.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan, pembebasan pajak akan diberlakukan bagi wajib pajak yang memiliki ketetapan PBB-P2 kurang dari Rp100.000 setiap tahunnya.
Sementara itu, tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya akan mendapatkan potongan sebesar 50 persen dari pokok pajak.
“Pada 2027, wajib pajak PBB dengan nominal di bawah Rp100.000 akan digratiskan. Untuk tahun-tahun sebelumnya diberikan diskon sebesar 50 persen,” kata Rico di Balai Kota Medan, Kamis (19/11/2026).
Menariknya, masyarakat tidak perlu mengurus permohonan khusus untuk mendapatkan fasilitas pembebasan PBB tersebut. Pemko Medan akan menerapkannya secara otomatis melalui sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Besaran pajak yang dibebaskan nantinya tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang elektronik (e-SPPT) dengan nilai ketetapan Rp0.
Berdasarkan perhitungan Bapenda, total nilai pajak yang dihapus melalui kebijakan ini mencapai Rp3,85 miliar. Rata-rata ketetapan PBB penerima manfaat berada di kisaran Rp63.000 per tahun.
Selain pembebasan pajak untuk 2027, Pemko Medan juga memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 tahun 2026 maupun periode sebelumnya.
Wajib pajak mendapatkan potongan 50 persen dari pokok pajak sekaligus pembebasan sanksi administrasi dan denda.
Namun, fasilitas tersebut diberikan dengan ketentuan seluruh tunggakan dilunasi paling lambat 31 Desember 2027.
Rico menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi daerah agar masyarakat memiliki ruang lebih besar dalam mengatur pengeluaran rumah tangga.
Pemerintah juga ingin menjaga daya beli sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Meski memberikan keringanan kepada wajib pajak, Rico menegaskan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap harus berjalan.
Karena itu, Bapenda diminta meningkatkan pengawasan dan intensifikasi penerimaan pajak, termasuk memperkuat sistem digitalisasi perpajakan.
Langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Dari sisi persebaran penerima manfaat, Kecamatan Medan Labuhan menjadi wilayah dengan jumlah objek pajak terbanyak, yakni 12.829 objek. Berikutnya Kecamatan Medan Belawan dengan 10.109 objek pajak.
Sementara itu, Kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Marelan juga termasuk wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang cukup besar.
Dalam penyampaian kebijakan tersebut, Rico didampingi Pj Sekda Medan Erfin Fachrurrazi, Kepala Bapenda M Agha Novrian, Kepala Dinas Kominfo Arrahmaan Pane, Kasatpol PP M Yunus, Kabag Tapem Rudy Asriandy, serta Kabag Prokopim Arafat Syam.








