DAIRI, POJOKSATU.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi mulai menyiapkan data kepegawaian sebagai langkah antisipasi jika kebijakan perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu segera diberlakukan.
Persiapan tersebut dilakukan agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat ketika pemerintah pusat menerbitkan aturan maupun petunjuk teknis mengenai mekanisme peralihan status kepegawaian tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dairi, Yon Henrik, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap seluruh PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkab Dairi.
Data yang dihimpun mencakup jumlah pegawai, jabatan, lokasi penempatan, lama masa pengabdian, tingkat pendidikan, hingga hasil penilaian kinerja.
Menurut Yon, kelengkapan data tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti kebijakan apabila nantinya sudah memiliki dasar hukum dan petunjuk pelaksanaan yang jelas.
"Sambil menunggu kebijakan atau petunjuk dari pemerintah pusat, BKPSDM sudah melakukan pendataan yang valid mengenai jumlah PPPK paruh waktu, jabatan, unit kerja, masa pengabdian, kualifikasi pendidikan, dan hasil evaluasi kinerjanya. Sehingga kita bisa merespons cepat menyikapi petunjuk dari pemerintah pusat," ujarnya dikutip, Selasa (17/11/2026).
Meski demikian, Yon mengakui hingga saat ini belum ada surat resmi maupun arahan langsung dari pemerintah pusat terkait rencana perubahan status tersebut.
Informasi mengenai kemungkinan peralihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu sejauh ini masih diperoleh dari pemberitaan di berbagai media.
Ia menilai, realisasi kebijakan tersebut tidak cukup hanya dengan menetapkan perubahan status pegawai.
Pemerintah juga harus menyiapkan aturan teknis yang mengatur tahapan pelaksanaan, persyaratan, serta jumlah kebutuhan pegawai yang dapat dialihkan.
Salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah konsekuensi anggaran bagi pemerintah daerah.
Sebab, perubahan status menjadi PPPK penuh waktu harus diikuti kepastian mengenai sumber pembiayaan dan mekanisme pembayaran hak pegawai.
Selain gaji dan tunjangan, terdapat sejumlah aspek lain yang perlu diatur, mulai dari jam kerja, jangka waktu perjanjian kerja, hingga hak dan kewajiban pegawai setelah perubahan status diberlakukan.
Yon berharap rencana tersebut dapat segera direalisasikan.
Namun, apabila pembiayaannya tetap dibebankan kepada APBD, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menghitung kemampuan keuangan agar kebijakan tidak menimbulkan persoalan anggaran.
"Kita berharap peralihan dapat segera terwujud dengan ketentuan, jika anggaran bersumber dari APBD, maka harus dihitung oleh TAPD perihal estimasi beban anggaran yang dibutuhkan dan juga kemampuan dari APBD," katanya.
Jumlah ASN Dairi Capai 6.563 Orang
Berdasarkan data BKPSDM, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Dairi saat ini mencapai 6.563 orang.
Rinciannya terdiri dari 3.430 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2.721 PPPK, serta 412 PPPK paruh waktu.
Dengan jumlah tersebut, perubahan status bagi ratusan PPPK paruh waktu akan menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan kebutuhan pegawai dan pengelolaan keuangan daerah.
Pemkab Dairi menyatakan optimistis rencana peralihan dapat terwujud. Namun, pemerintah daerah masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat sebelum menentukan langkah pelaksanaan lebih lanjut.







