POJOKSATU.id - Koalisi Sipil Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) meminta pemerintah tidak membatasi akses pendidikan bagi pekerja rumah tangga (PRT) hanya pada pelatihan vokasi atau keterampilan domestik.
Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), didorong membuka akses pendidikan yang lebih luas, termasuk melalui pemberian beasiswa dan kesempatan menempuh pendidikan formal.
Koordinator Koalisi Sipil UU PPRT sekaligus Direktur Institut Sarinah, Eva Sundari, menegaskan bahwa PRT memiliki hak pendidikan yang sama seperti warga negara lainnya.
Pendidikan juga harus menjadi jalan bagi pekerja rumah tangga untuk meningkatkan taraf hidup, memperluas pilihan karier, hingga beralih profesi.
Hal tersebut disampaikan Eva dalam media gathering yang membahas penyusunan aturan turunan UU PPRT, Kamis (19/11/2026).
“Jangan sekali PRT terus-menerus PRT karena dikasih vokasi-vokasi, vokasi yang relate to per-PRT-an. Mereka juga berhak seperti warga negara lain, long life education, diberikan pendidikan agar mereka bisa mobilitas ke atas,” kata Eva secara daring.
Kemendikdasmen Diminta Buka Akses Pendidikan bagi PRT
Eva mengatakan pemerintah perlu memperluas pemahaman mengenai pendidikan dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang vokasi dan pendidikan bagi PRT maupun calon PRT.
Menurutnya, pendidikan tidak semestinya hanya diarahkan untuk meningkatkan keterampilan pekerjaan rumah tangga.
Jika hanya berfokus pada pelatihan domestik, pekerja berisiko terus berada dalam profesi yang sama tanpa memiliki kesempatan mengembangkan pilihan pekerjaan.
Eva menilai PRT juga memiliki peluang mengembangkan karier di sektor ekonomi perawatan atau care economy.
Misalnya, membuka usaha penitipan anak, layanan perawatan lansia, hingga usaha di bidang memasak.
Peluang tersebut membutuhkan pengembangan kapasitas yang lebih luas, bukan sekadar keterampilan dasar pekerjaan rumah tangga.
Karena itu, Eva meminta Kemendikdasmen turut membuka ruang pemenuhan hak pendidikan PRT, termasuk melalui pendidikan formal dan mekanisme penyetaraan yang lebih fleksibel.
Salah satu pilihan yang disorot adalah pendidikan jarak jauh.
Dengan mekanisme tersebut, PRT tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa harus selalu hadir secara langsung di lembaga pendidikan.
Koalisi Usulkan Beasiswa Khusus PRT
Selain akses pendidikan formal, Eva mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan agar pemerintah menyediakan beasiswa khusus bagi pekerja rumah tangga.
Dukungan tersebut dinilai penting karena sebagian PRT masih menerima upah terbatas.
Kondisi ekonomi itu dapat menjadi hambatan ketika mereka ingin melanjutkan pendidikan atau meningkatkan kemampuan diri.
Menurut Eva, beasiswa merupakan bentuk kebijakan afirmasi agar PRT juga memiliki kesempatan mengakses pendidikan dan meningkatkan mobilitas sosial.
“Kenapa tidak untuk PRT gitu loh? Karena PRT yang membutuhkan agar mereka bisa naik kelas gitu,” ujarnya.
Eva menegaskan, pelatihan vokasi tetap diperlukan dan mendapat dukungan. Namun, program tersebut tidak boleh mengesampingkan hak PRT untuk memperoleh pendidikan yang lebih luas.
“Jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu untuk membuka ruang bagi pemenuhan hak untuk pendidikan. Vokasi-vokasi yang disebutkan Lita tadi semua setuju, tapi jangan lupa hak atas pendidikan bagi para PRT,” kata dia.
PRT Perlu Dipandang sebagai Bagian dari Care Economy
Selain persoalan pendidikan, Eva menyoroti cara pemerintah memandang pekerjaan rumah tangga.
Menurutnya, PRT selama ini masih diperlakukan sebagai kelompok yang sekadar membutuhkan perlindungan dan belas kasihan.
Padahal, pekerjaan rumah tangga merupakan bagian dari sektor ekonomi perawatan yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, perlindungan terhadap PRT perlu disertai investasi dan pengembangan kapasitas pekerja. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan mereka terlindungi, tetapi juga perlu memberikan kesempatan untuk berkembang.
“Jadi, cara melihat dan cara memperlakukan PRT ini harus naik kelas ya oleh pemerintah dan perlakukan sebagai care economy, bukan sebagai residu pembangunan yang harus dibelaskasihani, diproteksi. Tidak cukup diproteksi, dikembangkan,” ujar Eva.
Dia juga mendorong pemerintah memperlakukan PRT yang bekerja di dalam negeri layaknya pekerja migran Indonesia (PMI).
Dukungan tersebut, menurut Eva, dapat mencakup akses kredit, pelatihan sebelum bekerja, hingga pelatihan setelah mereka tidak lagi bekerja sebagai PRT.
Pendekatan itu diharapkan membuka peluang mobilitas pekerjaan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi daerah asal pekerja.
“Ini yang menjadi concern Institut Sarinah karena perlakuan PRT sebagai bagian dari care economy itu belum proporsional dan belum dianggap sebagai alternatif source of growth, source of job creation, dan sebagai strategi untuk pembangunan agar inklusif dan sustainable,” katanya.
Bagi para pekerja rumah tangga, kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri semestinya tidak berhenti ketika mereka mulai bekerja.
Sebab, setiap orang tetap berhak memiliki cita-cita dan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih luas. ***





