JAKARTA, POJOKSATU.id - Lim Guan Eng, mantan Menteri Keuangan Malaysia, meminta pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami negaranya akibat kabut asap kebakaran hutan.

Ia menuntut pembayaran kompensasi senilai 13 miliar ringgit atau kurang lebih Rp57 triliun.

Permintaan tersebut didasarkan pada berbagai dampak yang dirasakan masyarakat Malaysia, mulai dari ancaman kesehatan hingga terganggunya aktivitas perekonomian akibat buruknya kualitas udara.

Menurut Lim, persoalan kabut asap tidak hanya berkaitan dengan pencemaran lingkungan.

Dampaknya juga merambah ke sektor kesejahteraan masyarakat dan industri pariwisata Malaysia.

Sebagai langkah alternatif apabila tuntutan ganti rugi tidak dipenuhi, ia mendorong pembentukan tim khusus permanen yang melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menangani kebakaran hutan.

Malaysia Hitung Dampak Kabut Asap, Kerugian Tembus Rp57 Triliun

Lim mengungkapkan bahwa nilai kerugian yang diklaim Malaysia mencapai 13 miliar ringgit terbagi menjadi dua kategori utama.

Rinciannya meliputi kerugian terhadap kesejahteraan masyarakat senilai 8 miliar ringgit serta kerugian ekonomi sebesar 5 miliar ringgit.

Perhitungan tersebut mengacu pada penelitian yang dilakukan Federasi Produsen Malaysia atau Federation of Malaysian Manufacturers (FMM).

Komponen kerugian kesejahteraan berkaitan dengan konsekuensi kesehatan akibat paparan udara tercemar, termasuk nilai ekonomi dari meningkatnya kemungkinan kematian sebelum waktunya.

Dalam kajian tersebut, dampak polusi udara dikaitkan dengan estimasi sekitar 1.700 kematian dini yang dialami penduduk Malaysia.

Adapun kerugian ekonomi sebesar 5 miliar ringgit atau setara Rp22 triliun dihitung berdasarkan potensi berkurangnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Malaysia.

Sejumlah ekonom memperkirakan kualitas udara yang memburuk dapat membuat kunjungan wisatawan internasional merosot hingga 8 persen.

Kondisi tersebut berpotensi menekan kontribusi produk domestik bruto (PDB) dari industri pariwisata dan sektor ekonomi terkait lainnya dengan nilai kerugian mencapai 5 miliar ringgit.

Lim memperingatkan bahwa situasi ini bisa memberikan tekanan terhadap program Visit Malaysia 2026 yang tengah dipromosikan pemerintah untuk menarik wisatawan dari berbagai negara.

Lim Dorong Potongan Pajak Rp4,4 Juta untuk Pembelian Air Purifier

Tidak hanya menuntut pembayaran kompensasi dari Indonesia, Lim juga mengajukan kebijakan bantuan bagi masyarakat Malaysia yang terdampak pencemaran udara.

Ia menyarankan pemerintah memberikan pengurangan pajak sebesar 1.000 ringgit atau sekitar Rp4,4 juta kepada warga yang membeli perangkat penyaring udara (air purifier).

Usulan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh perlindungan tambahan ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap.

Lim secara khusus menyoroti kebutuhan perlindungan bagi anak-anak dan orang lanjut usia yang perlu dijauhkan dari risiko paparan polusi udara.

Indonesia Diminta Izinkan Satgas Asing Tangani Kebakaran Hutan

Lim juga menyampaikan gagasan pembentukan satuan tugas permanen lintas negara jika pemerintah Indonesia tidak menyetujui permintaan kompensasi Malaysia.

Tim gabungan tersebut diusulkan mempunyai kewenangan untuk memasuki kawasan hutan Indonesia dan melakukan tindakan pemadaman ketika terjadi kebakaran.

Menurut Lim, keberadaan mekanisme semacam ini dapat menjadi upaya untuk mengurangi kejadian kebakaran hutan yang terus berulang dari tahun ke tahun.

Ia berpandangan bahwa penanganan kabut asap membutuhkan keterlibatan bersama negara-negara ASEAN, mengingat dampak pencemaran udara tidak berhenti di wilayah negara tempat kebakaran berlangsung.

Lim turut meminta Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyuarakan kepentingan masyarakat negaranya dalam komunikasi diplomatik dengan Indonesia.

Gagasan tersebut muncul ketika negara-negara di kawasan Asia Tenggara kembali menghadapi tantangan dalam membangun sistem penanganan kebakaran hutan dan lahan secara bersama.

Prabowo Sampaikan Maaf kepada Malaysia dan Singapura

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia dan Singapura terkait dampak kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, pada Minggu, 15 November 2026.

Dalam forum tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar untuk mengatasi kebakaran yang berlangsung selama beberapa bulan.

Sebanyak 71.000 personel pemadam kebakaran dilaporkan telah dilibatkan dalam operasi penanganan bencana tersebut.

Upaya pemadaman juga menghadapi risiko besar bagi para petugas di lapangan. Tercatat 16 personel meninggal dunia saat menjalankan operasi, sedangkan dua helikopter dilaporkan hilang.

Selain melakukan pemadaman, pemerintah Indonesia juga mengambil langkah hukum terhadap sejumlah perusahaan yang diduga berkaitan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Langkah yang disebut telah dilakukan antara lain pencabutan 17 izin konsesi perusahaan, pemeriksaan terhadap 104 perusahaan, serta pemrosesan sejumlah pihak melalui jalur hukum.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk mengendalikan kebakaran tersebut.

Meski begitu, ia tetap menyampaikan permohonan maaf kepada negara tetangga yang ikut merasakan dampaknya.

Akademisi Pertanyakan Implementasi Komitmen Indonesia di ASEAN

Pernyataan Prabowo mengenai kerja sama regional juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi.

Yohanes Sulaiman, dosen Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani di Cimahi, menilai komitmen terhadap ASEAN seharusnya tidak berhenti pada penyampaian pernyataan di forum internasional.

Dalam wawancara dengan This Week in Asia, Yohanes menyoroti perlunya bukti konkret yang menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun kerja sama jangka panjang dengan negara-negara tetangga.

Ia berpendapat bahwa persoalan yang perlu diperhatikan bukan seberapa sering pemerintah menyampaikan pentingnya ASEAN, melainkan bagaimana pernyataan tersebut diwujudkan menjadi kebijakan dan tindakan yang konsisten.

"Masalahnya bukan kurangnya retorika tentang ASEAN. Masalahnya adalah kurangnya bukti meyakinkan bahwa retorika ini diterjemahkan menjadi komitmen politik yang berkelanjutan," kata Yohanes.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kabut asap membutuhkan koordinasi yang berkesinambungan, bukan sekadar respons ketika kebakaran sudah terjadi.

Lawrence Wong Minta Kerja Sama Satgas Melibatkan Seluruh Anggota ASEAN

Di tengah tuntutan Malaysia, Indonesia dan Singapura sebenarnya telah memulai langkah kerja sama untuk menangani persoalan kebakaran hutan.

Kedua negara menyepakati pembentukan satuan tugas gabungan pada 27 Oktober 2026.

Salah satu fokus tim tersebut adalah menelusuri keterlibatan perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Indonesia dan Singapura juga berkomitmen melakukan pertukaran data serta informasi untuk membantu proses penyelidikan dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong kemudian mengemukakan gagasan agar kerja sama tersebut dikembangkan menjadi mekanisme regional yang melibatkan semua negara anggota ASEAN.

Usulan itu disampaikan dalam KTT ASEAN di Manila pada 15 November 2026.

Wong menilai seluruh negara di kawasan perlu memiliki kesepakatan untuk saling memberikan informasi apabila menemukan perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran lahan.

Ia juga mendorong agar informasi yang diperoleh dapat ditindaklanjuti melalui langkah penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan.

"Jika ada pihak yang tertangkap melakukan hal ini, di seluruh ASEAN, kita akan berbagi informasi, kita akan mengambil tindakan, dan kita akan meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan tersebut. Saya pikir itulah yang harus kita upayakan sebagai bagian dari ASEAN," ujar Wong.

Dengan memperluas kerja sama tersebut, negara-negara ASEAN diharapkan dapat membangun koordinasi yang lebih kuat dalam mengidentifikasi pelaku pembakaran hutan sekaligus mengurangi risiko terjadinya kabut asap yang menyebar ke negara lain.***