POJOKSATU.id - Kabar penting bagi ratusan ribu guru non-ASN di sekolah negeri. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan mereka tetap dapat menjalankan tugas mengajar pada 2027.

Kepastian ini menjadi angin segar bagi 172.323 guru non-ASN yang saat ini tercatat mengajar di sekolah negeri.

Pemerintah menegaskan, persoalan status kepegawaian tidak boleh sampai mengganggu keberlangsungan pembelajaran di sekolah.

Jaminan tersebut disiapkan melalui perpanjangan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026.

Aturan lanjutan ini juga akan mengatur keberlanjutan penugasan sekaligus pemenuhan hak guru non-ASN.

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Kemendikdasmen Temu Ismail menjelaskan, SE Nomor 7 Tahun 2026 sebelumnya diterbitkan untuk memastikan guru non-ASN tetap bisa diberdayakan dan mengajar di sekolah masing-masing.

"SE Nomor 7 Tahun 2026 kemarin (hadir) untuk menjamin bahwa guru non-ASN masih dapat diperdayakan di sekolah, mengajar di sekolahnya. Yang kedua, Pemda (pemerintah daerah) masih dapat memberikan gaji per bulan sampai 2026," ungkap Temu.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Ngopi Bareng Bu Nunuk di Langit Seduh Rooftop, 101 Urban, Jalan Taman Kebon Sirih 1, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Perpanjangan SE Sudah Mendapat Persetujuan KemenPAN-RB

Untuk menjamin keberlanjutan penugasan tersebut, Kemendikdasmen tengah menyiapkan perpanjangan surat edaran Menteri.

Temu mengatakan, kebijakan lanjutan itu telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Nanti akan ada perpanjangan surat edaran Pak Menteri dan itu sudah disetujui oleh KemenpanRB," jelasnya.

Persetujuan KemenPAN-RB diperlukan karena pengaturan tenaga non-ASN berkaitan dengan tata kelola aparatur sipil negara yang memiliki landasan hukum tersendiri.

Selain menjamin keberlanjutan tugas, aturan lanjutan tersebut juga akan memberikan kejelasan mengenai pemenuhan hak guru, termasuk mekanisme penggajian.

Temu menjelaskan, pembayaran honor guru non-ASN pada 2027 dapat dilakukan menggunakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Dengan demikian, sekolah negeri memiliki ruang untuk tetap memberikan honor kepada guru non-ASN yang masih menjalankan tugasnya.

Guru Non-ASN Diberi Kesempatan Mengikuti Seleksi CPNS

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan jaminan keberlanjutan tugas bagi guru non-ASN.

Jaminan tersebut berlaku bagi 172.323 guru yang telah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2024.

Menurut Nunuk, keputusan pemerintah mengenai perpanjangan masa kerja guru non-ASN merupakan hasil kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah dalam rapat koordinasi pada 6 November 2026.

"Saat pengumuman antara DPR dengan Pemimpin Pemerintah dalam 6 November 2026 yang lalu itu sudah ada jaminan bahwa mereka (guru non-ASN) tetap melaksanakan tugas sampai mereka memperoleh status ASN melalui seleksi CPNS," tegas Nunuk.

Ia juga menjelaskan, setelah SE Nomor 7 Tahun 2026 berakhir, pemerintah akan menyiapkan landasan hukum baru.

Regulasi tersebut dapat berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum bagi keberlanjutan penugasan guru non-ASN di sekolah negeri.

Pemerintah sendiri menyiapkan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai salah satu jalur penyelesaian status kepegawaian mereka.

Guru non-ASN akan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi CPNS hingga mendapatkan status aparatur sipil negara (ASN).

Namun, bagaimana jika tidak lolos seleksi?

Nunuk menegaskan, guru non-ASN yang belum berhasil dalam seleksi CPNS tetap mendapatkan jaminan untuk mengajar di satuan pendidikan asalnya.

"Mereka berkesempatan mengikuti seleksi CPNS sampai status ASN mereka dapat dan jika belum lulus, mereka masih bisa mengajar di satuan pendidikan tersebut sampai mereka diproses menjadi ASN," imbuhnya.

Kepastian ini menjadi perhatian penting bagi guru yang selama bertahun-tahun mengabdi di sekolah negeri.

Sebab, bagi mereka, keberlanjutan penugasan bukan sekadar persoalan pekerjaan, tetapi juga menyangkut masa depan keluarga dan kesempatan untuk terus mendampingi anak-anak belajar di ruang kelas. ***