RUU Sisdiknas Diminta Prioritaskan Solusi Kekurangan Guru hingga Perlindungan Kepala Sekolah
Komisi X DPR menilai RUU Sisdiknas harus mengatasi kekurangan guru, meningkatkan kesejahteraan pendidik, dan melindungi kepala sekolah.
Topik
12 artikel
Komisi X DPR menilai RUU Sisdiknas harus mengatasi kekurangan guru, meningkatkan kesejahteraan pendidik, dan melindungi kepala sekolah.
Komisi X DPR menegaskan RUU Sisdiknas akan menyetarakan sekolah negeri dan swasta serta mengatur komitmen anggaran pendidikan 20 persen.
Kemendikdasmen mengusulkan pemerintah pusat dapat mengelola sekolah sendiri melalui RUU Sisdiknas. Simak penjelasannya.
Aspirasi dosen PPPK masuk pembahasan RUU Sisdiknas. DPR menyoroti kepastian karier, status, dan penguatan profesi dosen.
PPPK dan guru paruh waktu diusulkan dihapus 2026. Pemerintah disebut siapkan kenaikan gaji guru nasional.
Tata kelola guru, distribusi tidak merata hinga sertifikasi yang tidak mendorong profesionalisme menjadi pembahasan di RUU Sisdiknas.
Dalam pembahasan RUU Sisdiknas disebutkan jika tunjangan guru bakal menyatu ke single salary dengan mengikuti standar lebih tinggi.
RUU Sisdiknas akan memuat aturan khusus anti-bullying. Sekolah wajib punya SOP perlindungan siswa dan mekanisme penanganan kekerasan.
Kemendikdasmen usulkan TPG variatif berbasis kinerja dengan minimal satu kali gaji pokok untuk tingkatkan profesionalisme guru
Dirjen GTK usulkan tunjangan sertifikasi guru masuk skema single salary ASN untuk sederhanakan tata kelola dan tingkatkan kesejahteraan
Pemerintah menilai sertifikasi guru masih belum efektif dan menyiapkan grand desain tata kelola baru dalam pembahasan RUU Sisdiknas 2025
TPG non-ASN resmi naik dari Rp500 ribu menjadi Rp2 juta. Pemerintah menyiapkan skema penghasilan baru untuk guru ASN