Nasib PPPK Paruh dan Penuh Waktu Terjawab, Skema Baru Ini Jadi Penyelamat, Tidak Ada yang Dirumahkan
Nasib PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu 2026 aman meski belanja pegawai dibatasi, Pemda pilih skema baru tanpa PHK
Topik
12 artikel
Nasib PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu 2026 aman meski belanja pegawai dibatasi, Pemda pilih skema baru tanpa PHK
PHK PPPK resmi dilarang, pemerintah siapkan 3 solusi agar pegawai paruh waktu dan penuh waktu tetap aman.
Aliansi PPPK minta 2026 jadi tahun pengangkatan, bukan PHK. Soroti dampak aturan fiskal dan nasib honorer. Simak artikelnya
Pemkab Cirebon berencana angkat PPPK paruh waktu jadi penuh waktu secara bertahap, tanpa ada PHK. Simak artikelnya sebagai berikut
Isu pemecatan PPPK dibantah, Pemkab Cirebon justru akan angkat PPPK paruh waktu jadi penuh waktu secara bertahap.
Isu PHK PPPK mencuat, UU HKPD disebut justru berdampak kepada PNS dan PPPK penuh waktu, ini penjelasannya.
UU HKPD batasi belanja pegawai 30% APBD, PPPK penuh waktu terancam kontrak, paruh waktu alami penurunan kesejahteraan.
1.800 PPPK Tasikmalaya terancam tak diperpanjang akibat aturan belanja pegawai 30 persen APBD mulai 2027.
PPPK dan PPPK paruh waktu disebut tidak menerima THR dan harus WFH dua bulan. Forum honorer ungkap fakta ini.
Surat MenPANRB 12 Maret menimbulkan kekhawatiran PPPK paruh waktu soal nasib mereka dalam rekrutmen CASN 2026.
Gubernur Jambi Al Haris dorong pemerintah pusat untuk angkat guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu demi kepastian status.
Pemerintah siapkan pengangkatan PPPK penuh waktu secara bertahap tanpa tes ulang. Guru dan tenaga kesehatan diprioritaskan.