Pendataan Non-ASN 2025 Resmi Dibuka, Ini Peluang Honorer Amankan Status Sebelum 31 Desember
Pemerintah membuka Pendataan Non-ASN 2025 untuk honorer yang belum masuk PPPK Paruh Waktu agar status kepegawaian jelas sebelum 31 Desember.
Topik
12 artikel
Pemerintah membuka Pendataan Non-ASN 2025 untuk honorer yang belum masuk PPPK Paruh Waktu agar status kepegawaian jelas sebelum 31 Desember.
Alur bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk bisa naik status dan juga penghasilan.
Bingung PPPK penuh waktu tetap tak dapat gaji pensiun bulanan. Ini alasan resminya menurut UU ASN terbaru.
Diwarnai hujan, 2.926 PPPK Paruh Waktu Pemkab Sidrap resmi terima SK. Bupati turun dari mimbar, tekankan pengabdian ASN. Simak artikelnya
Skema kontrak PPPK hingga pensiun dinilai ideal oleh guru karena memberi kepastian karier, meski tetap melalui evaluasi kinerja.
Sebanyak 32 PPPK di Kabupaten Sampang tak diperpanjang kontraknya. Ini penjelasan resmi Pemda dan konteks aturannya. Simak penjelasannya
DPRD bentuk Pansus untuk mengusut dugaan PPPK siluman. SK fiktif dan data tak valid jadi sorotan serius. Simak artikel berikut
DPR RI dorong guru honorer pengabdi 10 tahun lebih diprioritaskan PPPK sebagai bentuk keadilan dan penghargaan. Simak penjelasanya
UU ASN 2023 menjamin kontrak PPPK hingga usia pensiun. Pemda wajib laksanakan aturan dan tak boleh hambat hak PPPK. Simak penjelasan
Ribuan PPPK paruh waktu belum dilantik tapi sudah disuruh kerja. Ini penjelasan lengkap polemik yang bikin honorer kecewa.
DPR minta pemerintah kaji pengangkatan PPPK jadi PNS. Guru dan nakes berharap ada kepastian karier dan kesejahteraan. Simak artikelnya
DPR RI soroti transparansi PPPK dan minta guru honorer lama tidak tersingkir. Pemerintah didesak beri kepastian status. Ini penjelasannya