Gaji dan Status PPPK Paruh Waktu Masuk Agenda Pembahasan DPR-Pemerintah
DPR dan pemerintah akan membahas gaji serta masa depan PPPK Paruh Waktu dalam RDP yang digelar pada 8 Juni 2026.
Topik
12 artikel
DPR dan pemerintah akan membahas gaji serta masa depan PPPK Paruh Waktu dalam RDP yang digelar pada 8 Juni 2026.
PPPK Paruh Waktu menghadapi ketidakpastian status. Sejumlah daerah disebut mulai mengalihkan tenaga ke skema outsourcing.
Kemendagri siapkan relaksasi aturan belanja pegawai dan menolak PHK PPPK Paruh Waktu demi menjaga layanan publik.
PPPK paruh waktu di Sulawesi Utara dipastikan lanjut kerja dan sebagian sudah bergaji setara UMP 2026
PPPK paruh waktu berpeluang terima gaji ke-13 2026, namun pencairan masih menunggu juknis pusat di sejumlah daerah.
Aliansi PPPK Paruh Waktu mendesak gaji ditanggung APBN dan status penuh waktu demi pemerataan kesejahteraan ASN.
PPPK paruh waktu di Sulawesi Utara mendapat gaji setara UMP dan kontrak kerja diperpanjang hingga 2027 sambil menunggu formasi.
Rencana pengalihan PPPK paruh waktu ke penuh waktu dibahas Kemendagri, termasuk usulan gaji via APBN dan standar minimal UMK.
PPPK paruh waktu berpeluang jadi penuh waktu tanpa tes, cukup kinerja baik dan kebutuhan formasi hingga 2027.
Tenaga honorer tak otomatis jadi PPPK paruh waktu, karena tetap harus penuhi syarat, seleksi, kebutuhan instansi, dan kemampuan anggaran.
Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 tidak sama karena dipengaruhi UMK, kemampuan anggaran daerah, dan kebijakan instansi masing-masing.
PPPK Paruh Waktu berpeluang dapat gaji ke-13 2026, namun nominalnya proporsional dan berbeda dengan PNS serta PPPK penuh waktu.