Komisi VIII DPR RI Tegaskan Komitmen Perjuangkan Hak Guru Madrasah Swasta
Legislator Komisi VIII DPR tegaskan perjuangan hak guru madrasah dan soroti alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan.
Topik
12 artikel
Legislator Komisi VIII DPR tegaskan perjuangan hak guru madrasah dan soroti alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan.
Ratusan guru PPPK paruh waktu turun ke jalan tuntut gaji yang lebih layak dan kepastian kesejahteraan.
Kasus viral pensiunan guru hidup dari memulung mengungkap lemahnya sistem pensiun dan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.
Guru sering dirugikan saat tunjangan profesi tidak cair. Artikel ini membahas dampak dan pentingnya perlindungan hak guru lewat sistem data.
Tunjangan guru ASN di NTT cair Rp138 miliar. Ribuan guru sudah menerima TPG, TKG, dan Tamsil. Ini data lengkapnya.
Insentif guru honorer nonsertifikasi diusulkan naik dari Rp250 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan. Ini penjelasan resmi Kemenag.
Video guru honorer di Blitar pamer gaji Rp144 ribu sebulan viral, jadi sindiran keras soal kesejahteraan pendidik di Indonesia.
DPR menyoroti guru honorer digaji Rp300 ribu per bulan. Usul pembayaran gaji ditanggung APBN demi keadilan dan kesejahteraan.
Skema PPPK paruh waktu menuai kritik. Solusi guru honorer dinilai belum menyentuh akar masalah kesejahteraan dan kepastian status.
Nasib guru PPPK paruh waktu masih belum jelas meski sudah dibahas enam kementerian dalam rapat maraton.
Belasan tahun mengabdi tanpa kepastian, guru honorer berharap kebijakan PPPK lebih adil dan mempertimbangkan masa pengabdian.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut pemerintah masih mencari solusi terbaik bagi guru PPPK paruh waktu melalui rapat lintas kementerian.