Kota Bandung Kunci Arah 20 Tahun ke Depan, Perda Kependudukan Siap Disahkan
Perda kependudukan Bandung siap disahkan, jadi panduan 20 tahun untuk kelola bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Topik
12 artikel
Perda kependudukan Bandung siap disahkan, jadi panduan 20 tahun untuk kelola bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Pembahasan ranperda perilaku seksual berisiko di Bandung belum menyentuh sanksi, DPRD masih fokus pada perlindungan korban.
60 pasal dinilai usang, DPRD Bandung susun ulang Ranperda Kesejahteraan Sosial demi bantuan lebih tepat sasaran.
Pemkot Bandung siapkan Perda baru: warga yang cuci mobil di jalan dan parkir sembarangan bakal kena denda hingga sanksi sosial.
Ranperda GDPK Kota Bandung masuk evaluasi Jabar. Siti Marfuah menyebut perda ini jadi arah kebijakan kependudukan dan kesejahteraan.
anggota pansus 12, Christian Julianto Budiman menyebut bahwa pembahasan renperda dengan dinas sosial (Dinsos) sudah selesai.
DPRD Kota Bandung menyusun ranperda pengendalian perilaku seksual berisiko untuk menekan kasus HIV yang mencapai 9.700 kasus.
THR PPPK paruh waktu di Kota Bandung belum pasti. DPRD mendesak Pemkot segera menentukan kebijakan dan menyiapkan anggaran.
Pansus 13 DPRD Bandung lanjutkan pembahasan Raperda Ketertiban Umum. Regulasi memuat 12 aspek penataan kota demi ketertiban dan perlindungan
Tragedi longsor sampah Bantargebang jadi peringatan. PKS DPRD Bandung desak evaluasi pengelolaan sampah dan percepatan solusi berkelanjutan.
Ranperda Kesejahteraan Sosial Bandung rampung dibahas. Aturan PUB, UBG, dan lembaga sosial diperkuat untuk cegah penyalahgunaan donasi.
Ranperda GDPK Bandung difasilitasi Jabar. Soroti TFR 1,83, ancaman aging city, hingga roadmap kependudukan 20 tahun.