Banyak PSU Belum Diserahterimakan dan Tak Layak, Pansus 7 Bahas Perda Penyerahan Aset
Pansus 7 bahas Perda PSU usai banyak fasilitas perumahan tak layak dan belum diserahterimakan akibat pengembang hilang atau pailit.
Topik
12 artikel
Pansus 7 bahas Perda PSU usai banyak fasilitas perumahan tak layak dan belum diserahterimakan akibat pengembang hilang atau pailit.
Pansus 11 DPRD Kota Bandung bahas Raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan 2025–2045, arahkan kebijakan jangka panjang.
DPRD Kota Bandung usulkan revisi Perda Ketertiban Umum untuk perkuat penegakan hukum dan tingkatkan peran masyarakat.
Pansus DPRD Bandung bahas Raperda baru agar pengumpulan uang dan barang sosial lebih transparan, akuntabel, dan bebas pungli.
DPRD Kota Bandung bahas Raperda Ketertiban Umum. Asep Robin minta Satpol PP diperkuat agar lebih tegas, profesional, dan melindungi warga.
DPRD Kota Bandung bahas Raperda Grand Design Pembangunan Keluarga 2025–2045 untuk wujudkan keluarga tangguh dan berperadaban.
PSI di DPRD Kota Bandung minta Raperda Seksual Berisiko direvisi agar tak diskriminatif dan tetap menjamin hak asasi warga.
Pansus 12 DPRD Kota Bandung bahas Raperda Smart Welfare untuk dorong kolaborasi sosial, digitalisasi layanan, dan penurunan kemiskinan.
DPRD Bandung bentuk Pansus bahas Raperda pencegahan penyimpangan seksual. Diharapkan jadi langkah antisipasi, bukan karena kondisi darurat.
Fraksi Golkar DPRD Bandung minta Pemkot lebih responsif dalam penyaluran bansos dan penegakan ketertiban lewat dua Raperda baru.
DPRD Kota Bandung menilai empat Raperda baru berisiko mandek tanpa dukungan anggaran, SDM, dan partisipasi publik yang memadai.
Pansus 12 DPRD Bandung bahas perubahan Perda Kesejahteraan Sosial agar selaras dengan regulasi baru dan perkuat peran lembaga sosial.