Batas 30 Persen APBD, Kebijakan Bisa Picu Risiko Pengurangan PPPK di Daerah
UU HKPD batasi belanja pegawai 30 persen APBD, berpotensi picu pengurangan PPPK akibat tekanan anggaran daerah.
Topik
12 artikel
UU HKPD batasi belanja pegawai 30 persen APBD, berpotensi picu pengurangan PPPK akibat tekanan anggaran daerah.
PPPK paruh waktu terancam PHK akibat batas 30 persen APBD. Risiko kemiskinan baru muncul jika tak ada solusi dari pemerintah pusat.
Belanja pegawai Murung Raya capai 32 persen APBD 2026. Meski melebihi batas, Pemkab pastikan PPPK tetap aman dan tidak dirumahkan.
Wali Kota Farhan melaporkan pendapatan Kota Bandung 2025 mencapai Rp7,207 triliun atau 95,11 persen dari target APBD.
Kebijakan pembatasan belanja pegawai menjadi ujian besar bagi daerah. Tanpa solusi tepat, berpotensi banyak PPPK kena PHK.
Pamekasan stop rekrut PPPK 2026 akibat APBD turun Rp192 miliar dan aturan belanja pegawai maksimal 30 persen.
Ancaman PHK massal PPPK muncul akibat aturan belanja pegawai maksimal 30 persen APBD pada 2027. DPR minta pemerintah menunda aturan ini.
Kami mendesak Ketua DPRD Kabupaten Cirebon untuk tidak bungkam. Jelaskan kepada publik ke mana anggaran Rp55 miliar itu dialokasikan, di wil
Program magang DKI Jakarta 6 bulan untuk lulusan SMA, kuota 1.000 peserta, dibiayai APBD dan khusus warga ber-KTP DKI.
Meski TKD dipangkas Rp1 triliun, Bupati Bandung pastikan insentif 17 ribu guru ngaji Rp109 miliar tetap berlanjut.
Farhan klaim PAD naik di atas 15 persen dari restoran dan event. Hunian hotel turun, tarif kamar jadi penopang.
Revitalisasi JPO pakai APBN atau APBD? Simak penjelasan lengkap soal sumber anggaran dan mekanisme pembiayaannya.