Guru dan Nakes PPPK Bisa Bernapas Lega, Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Massal meski Ada Aturan Belanja Pegawai 30 Persen APBD
Pemerintah memastikan tidak ada PHK massal PPPK meski berlaku batas belanja pegawai 30 persen APBD dalam UU HKPD.
Topik
12 artikel
Pemerintah memastikan tidak ada PHK massal PPPK meski berlaku batas belanja pegawai 30 persen APBD dalam UU HKPD.
KDS usul TKD dikembalikan ke daerah, minta DBH panas bumi lebih adil, dan dorong rekrutmen PPPK tetap dibuka.
Sukses Cetak Sejarah Baru, Kalimantan Selatan Gandeng Dana APBD Demi Amankan Masa Depan Pelajar Kurang Mampu Didaerahnya.
PPPK paruh waktu di Sulawesi Utara mendapat gaji setara UMP dan kontrak kerja diperpanjang hingga 2027 sambil menunggu formasi.
DPRD Kota Bandung soroti ketimpangan ekonomi dan dorong APBD fokus pada program yang berdampak nyata bagi warga.
DPRD Jabar dorong kerja sama strategis dengan Tiongkok demi penguatan pembangunan dan tata kelola daerah.
Halmahera Selatan pilih tambah pendapatan, bukan pangkas PPPK. Belanja pegawai 36 persen, strategi baru disiapkan agar APBD tetap sehat.
Isu PPPK jadi dilema Pemda karena kebutuhan layanan tinggi bertabrakan dengan batas belanja pegawai maksimal 30 persen APBD.
Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, menyusul munculnya sejumlah informasi da
Isu dugaan kompensasi dalam proses “ketuk palu” APBD Kabupaten Cirebon 2026 mencuat setelah beredar informasi terkait paket kegiatan pembang
Dedi Mulyadi tanggapi santai tantangan Wagub Kalbar soal jalan Rp6 triliun, tegaskan tak bandingkan pembangunan.
Gaji PPPK paruh waktu dipastikan aman hingga 2027 dari APBD. Tak ada PHK, status full time masih menunggu pusat.