MEDAN, POJOKSATU.id - Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp565,35 miliar untuk mendukung percepatan pembangunan, pemulihan pascabencana, hingga peningkatan pelayanan publik sepanjang 2026.

Dari total dana tersebut, Pemko Medan telah menyalurkan Rp50 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai arahan Menteri Dalam Negeri.

Sementara anggaran lainnya didistribusikan kepada 34 perangkat daerah, termasuk jajaran kecamatan di lingkungan Pemko Medan.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan, penggunaan tambahan dana dari pemerintah pusat tersebut harus memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

Karena itu, setiap perangkat daerah diminta memastikan program yang dibiayai benar-benar sesuai prioritas pembangunan.

Arahan tersebut disampaikan Rico melalui sambutan tertulis yang dibacakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (18/11/2026).

Menurut Rico, tambahan dukungan fiskal tersebut memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan pemerintahan daerah, memperbaiki fasilitas publik, serta mendorong pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setelah bencana yang terjadi pada 2025.

Ia mengingatkan agar perangkat daerah tidak menjadikan tingginya realisasi penyerapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.

Kualitas pekerjaan, kesesuaian program dengan kebutuhan, serta manfaat yang dihasilkan harus menjadi perhatian utama.

Dalam pengelolaannya, Rico meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat perencanaan dengan mengutamakan program yang mendesak dan memiliki dampak jelas.

Pelaksanaan kegiatan juga harus mengikuti jadwal, target, serta standar kualitas yang telah ditetapkan.

Selain itu, setiap transaksi dan penggunaan dana harus memiliki dokumentasi administrasi yang lengkap.

Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga diminta berjalan konsisten untuk mendukung keterbukaan pengelolaan keuangan.

Pengawasan internal menjadi perhatian lainnya. Rico meminta Inspektorat Kota Medan melakukan pengendalian sejak penyusunan rencana anggaran hingga tahap pelaporan.

Pendekatan pengawasan berbasis risiko diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ia juga mengharapkan program yang menggunakan tambahan TKD dapat memperkuat infrastruktur, meningkatkan ketahanan terhadap risiko bencana, menggerakkan perekonomian, serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada warga.

Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri, di antaranya Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Panjaitan, Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Fernando Hasudungan Siagian, serta Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri Muhammad Dimiyati.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Inspektur Jenderal Kemendagri Wahyu Bintono Hari Bawono, dan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga juga mengikuti kegiatan tersebut secara daring.

Melalui evaluasi ini, Pemko Medan berharap mendapatkan masukan teknis dari Kemendagri untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.

Rico Waas pun meminta seluruh pimpinan perangkat daerah bersikap terbuka dalam menyampaikan perkembangan maupun kendala penggunaan anggaran.

Ia menegaskan, pengelolaan tambahan TKD merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dijalankan dengan integritas.

Setiap rupiah anggaran diharapkan dapat dikonversi menjadi pembangunan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.