SUMUT, POJOKSATU.id - Penutupan jalur pendakian Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), untuk kepentingan pemulihan ekosistem justru memunculkan polemik baru.

Kawasan yang semestinya menjalani pemulihan lingkungan itu diduga menjadi lokasi kegiatan motor trail hingga pengerahan alat berat.

Persoalan tersebut mencuat setelah sejumlah rekaman video yang memperlihatkan kondisi jalur di sekitar Gunung Sibayak beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman itu, terlihat sebuah ekskavator berada di kawasan gunung, sementara jalur yang dilalui kendaraan trail tampak rusak, berlumpur, dan sulit dilintasi.

Unggahan akun Instagram @hitskalakkaro.id juga memperlihatkan materi promosi atau flyer kegiatan motor trail yang diduga berlangsung di kawasan tersebut.

Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai pengawasan dan perizinan aktivitas di kawasan Gunung Sibayak.

Terlebih, berdasarkan surat UPT Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, jalur pendakian sebelumnya ditutup mulai 15 Oktober hingga 15 November untuk mendukung pemulihan ekosistem.

Melalui unggahan tersebut, pengelola akun mempertanyakan kebijakan penutupan jalur pendakian yang tidak sejalan dengan dugaan aktivitas kendaraan bermotor di kawasan yang sama.

Menanggapi persoalan itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengaku belum memperoleh laporan lengkap mengenai kegiatan yang berlangsung di Gunung Sibayak.

Meski demikian, ia telah menginstruksikan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sumatera Utara untuk memeriksa langsung aktivitas tersebut, termasuk mencari tahu tujuan keberadaan alat berat serta penyelenggaraan kegiatan motor trail.

Bobby juga mempertanyakan pihak yang memberikan izin apabila kegiatan tersebut memang telah mengantongi persetujuan.

"Saya sudah tugaskan dinas terkait untuk mengecek. Mudah-mudahan dari kami tidak ada yang memberikan izin," ujar Bobby kepada wartawan di Medan, Senin (17/11/2026).

Ia menegaskan, dirinya tidak pernah mengetahui adanya kegiatan off-road di kawasan Gunung Sibayak. Bahkan, menurutnya, kegiatan semacam itu bukan aktivitas yang biasa dilakukan di lokasi tersebut.

Karena itu, pemeriksaan tidak hanya diarahkan pada dugaan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut kemungkinan adanya keterlibatan instansi pemerintah dalam penerbitan izin.

Bobby menyatakan pemerintah provinsi akan menelusuri apakah kegiatan tersebut telah melalui prosedur yang berlaku atau justru dilakukan tanpa persetujuan pihak berwenang.

Jika ditemukan pelanggaran, ia memastikan akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan.

"Sekarang saya belum dapat laporan resminya, belum dapat laporan terincinya. Nanti kami akan cek, kalau memang ada yang melanggar, kami akan tindak tegas," katanya.

Sementara itu, hingga polemik tersebut mencuat, belum ada penjelasan resmi mengenai pihak penyelenggara kegiatan motor trail, tujuan pengerahan ekskavator, maupun legalitas aktivitas tersebut.

Publik kini menanti hasil pemeriksaan pemerintah untuk memastikan apakah kegiatan di kawasan Gunung Sibayak telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan kawasan hutan dan prinsip perlindungan lingkungan.