KARO, POJOKSATU.id - Keberadaan alat berat jenis excavator di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan penataan kawasan gunung tersebut.

Aktivitas pembukaan jalan yang diduga berlangsung di kawasan hutan lindung itu ramai diperbincangkan setelah sejumlah foto dan video beredar di media sosial.

Sorotan muncul di tengah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menutup jalur pendakian Gunung Sinabung sekaligus melakukan penataan kawasan Gunung Sibayak.

Salah satu unggahan yang menarik perhatian berasal dari akun media sosial kreatiforfai.

Dalam unggahannya, akun tersebut menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi Gunung Sibayak yang dinilai mengalami perubahan akibat aktivitas penggunaan alat berat.

Unggahan itu juga mempertanyakan dugaan pekerjaan pembukaan jalan di kawasan hutan lindung, termasuk dampaknya terhadap kelestarian lingkungan.

Gunung Sibayak dinilai bukan hanya memiliki nilai sebagai destinasi wisata alam, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ekosistem hutan dan sumber air di sekitarnya.

Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Sumut-Aceh, Rudi Surbakti.

Ia mempertanyakan kesesuaian kondisi di lapangan dengan tujuan penutupan jalur pendakian yang sebelumnya disampaikan pemerintah.

Menurut Rudi, kebijakan penutupan yang berlangsung sekitar satu bulan seharusnya memberikan ruang bagi pemulihan ekosistem dan pembenahan jalur pendakian.

Namun, ia justru menemukan kondisi jalur yang dinilai mengalami kerusakan serta keberadaan excavator hingga mendekati kawasan kawah.

"Situasi Gunung Sibayak yang ditutup melalui surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan alasan pemulihan ekosistem, penataan, dan peningkatan akses jalur justru memperlihatkan kondisi yang berbanding terbalik. Jalur yang sebelumnya dapat dilintasi kini terlihat terobrak-abrik dan tidak beraturan. Ditambah lagi keberadaan excavator yang hingga saat ini belum kami ketahui secara jelas peruntukannya," ujar Rudi dikutip Selasa (17/11/2026).

Rudi juga meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai tujuan penggunaan excavator serta dasar hukum pelaksanaan aktivitas tersebut.

Menurutnya, pekerjaan yang menggunakan alat berat di kawasan hutan harus memiliki kejelasan perizinan dan berada dalam pengawasan instansi yang berwenang. Hal ini penting untuk memastikan kegiatan penataan tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan kawasan hutan.

Ia turut menyoroti kebijakan penutupan tahap pertama yang berlaku sejak 15 Oktober hingga 15 November 2026. Menurutnya, selama periode tersebut belum terlihat hasil yang dapat menjawab tujuan pemulihan dan penataan kawasan sebagaimana disampaikan pemerintah.

"Penutupan tahap pertama yang diberlakukan mulai 15 Oktober hingga 15 November 2026 kami nilai belum menunjukkan keberhasilan sebagaimana tujuan yang disampaikan. Faktanya, kondisi kawasan Gunung Sibayak justru memunculkan banyak pertanyaan, mulai dari kerusakan jalur hingga keberadaan excavator. Lantas, apa dasar pemerintah memperpanjang penutupan jika persoalan di lapangan belum dijelaskan secara terbuka?" tegasnya.

Rudi menilai, ketidakjelasan mengenai aktivitas alat berat berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan apabila pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan pengelolaan kawasan hutan.

Karena itu, ia meminta pihak-pihak terkait menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut, termasuk tujuan pekerjaan, dasar pelaksanaan, dan izin yang dimiliki.

Ia juga menyatakan akan menelusuri pihak-pihak yang terlibat serta meminta pertanggungjawaban apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan kawasan hutan.

"Situasi yang terjadi saat ini tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Kami akan menelusuri seluruh pihak yang berkaitan dan meminta pertanggungjawaban sesuai kewenangannya apabila ditemukan pelanggaran. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya bertujuan memulihkan ekosistem justru membuka ruang bagi aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan," tutup Rudi.