MEDAN, POJOKSATU.id - Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi banjir, mulai dari penyediaan jaringan komunikasi alternatif menggunakan Starlink hingga simulasi penanganan bencana.

Langkah ini diambil setelah banjir pada 27 November 2025 melanda 19 dari 21 kecamatan di Kota Medan dan berdampak terhadap sekitar 85.000 jiwa.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan, kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana terjadi.

Ia meminta seluruh instansi terkait memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, serta sistem komunikasi agar penanganan darurat tidak terkendala ketika banjir kembali melanda.

Hal itu disampaikan Rico saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi di Balai Kota Medan, Rabu (28/10/2026).

"Tahun lalu Kota Medan dilanda banjir di 19 kecamatan dengan dampak masyarakat hingga mencapai 85.000 jiwa. Maka tahun ini, kita kembali dihadapkan pada potensi problematika hidrometeorologi. Kapan tepatnya terjadi tentu kita tidak tahu, dan kita berharap jangan sampai terjadi. Namun apabila terjadi kondisi yang sama atau lebih parah, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai kita kalang kabut," ujar Rico.

Gangguan Komunikasi Jadi Perhatian

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemko Medan adalah potensi terputusnya komunikasi ketika banjir mengganggu infrastruktur kelistrikan.

Rico mencontohkan kejadian tahun lalu ketika gardu PLN di kawasan Mabar terendam banjir.

Kondisi tersebut menyebabkan gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah Medan bagian utara, meliputi Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan, hingga Medan Belawan.

Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat melalui terputusnya aliran listrik, tetapi juga mengganggu jalur komunikasi.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan diminta menyiapkan alternatif jaringan komunikasi, termasuk penggunaan perangkat Starlink di titik-titik yang membutuhkan dukungan konektivitas darurat.

Menurut Rico, komunikasi yang tetap berfungsi sangat penting untuk mendukung koordinasi antarinstansi, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta pelaksanaan evakuasi.

Selain jaringan komunikasi, BPBD bersama pihak kecamatan dan kelurahan juga diminta memetakan jalur evakuasi dan titik kumpul atau assembly point.

Setiap lokasi harus memiliki penanggung jawab lapangan serta nomor kontak darurat yang terverifikasi dan aktif.

Pemko Medan turut meminta kesiapan perahu karet, perahu bermesin, dan logistik pangan di setiap kecamatan agar dapat digunakan sewaktu-waktu tanpa terhambat proses birokrasi.

Simulasi Banjir Segera Digelar

Untuk menguji kesiapan tersebut, Pemko Medan akan menggelar simulasi penanganan banjir.

Kegiatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan koordinasi dan kendala teknis sebelum bencana sesungguhnya terjadi.

Rico menegaskan, evaluasi harus dilakukan langsung apabila ditemukan persoalan selama simulasi.

Dengan begitu, setiap instansi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya ketika menghadapi kondisi darurat.

"Jadi kita langsung kerja. Jangan nanti koordinasinya kelamaan, orang akan bilang kenapa rapat-rapat aja. Besok kita akan melakukan simulasi, kalau ada yang error, di situ langsung kita evaluasi sehingga pada saat kejadian yang sesungguhnya kita tidak lagi kaget," tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, para camat, serta perwakilan BMKG, Balai Wilayah Sungai (BWS), TNI, Polri, Basarnas, Kejaksaan, dan pemangku kepentingan lainnya.

BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Kepala Balai BMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengatakan seluruh wilayah Sumatera Utara telah memasuki periode musim hujan sejak Oktober hingga Desember.

Dalam periode tersebut, curah hujan secara historis cenderung tinggi.

BMKG juga mengingatkan adanya kemungkinan peningkatan curah hujan ekstrem secara mendadak akibat dinamika atmosfer.

Karena itu, masyarakat diminta rutin memantau informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG.

Kewaspadaan diperlukan mengingat ancaman banjir tidak hanya berasal dari hujan di wilayah perkotaan, tetapi juga dari hujan deras di kawasan hulu sungai.

Rico sebelumnya menyoroti kondisi kenaikan debit air sungai sekitar 50-60 sentimeter meskipun tidak terjadi hujan lebat di Kota Medan.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengantisipasi air kiriman dari wilayah hulu, terutama di kawasan Medan Tuntungan dan Medan Selayang.

BPBD Siagakan 53 Personel

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Medan Yunita Sari mengimbau masyarakat agar tidak menunggu petugas datang apabila kondisi banjir semakin membahayakan.

Warga diminta segera melakukan evakuasi mandiri ketika genangan mulai meninggi dan situasi dinilai tidak aman.

Yunita juga meminta setiap keluarga menyiapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, kebutuhan dasar, serta perlengkapan khusus sesuai kebutuhan anggota keluarga.

"Kewaspadaan sangat diperlukan. Masyarakat harus menyiapkan tas siaga bencana. Di dalam tas tersebut, berisikan kelengkapan keluarga, berbagai dokumen penting seperti ijazah dan surat tanah. Dan bagi keluarga yang memiliki bayi, perlengkapan seperti susu dan pampers juga harus dipersiapkan," ujar Yunita.

BPBD Kota Medan saat ini menyiagakan 53 personel Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk membantu penanganan dan evakuasi di 21 kecamatan, dengan dukungan peralatan yang telah disiapkan.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat atau ingin melaporkan kondisi terdampak banjir dapat menghubungi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD Kota Medan melalui nomor 0813-7080-0880. Warga juga dapat memantau perkembangan informasi melalui akun Instagram resmi BPBD Kota Medan.