JAKARTA, POJOKSATU.id, Tidak ada upaya hukum lagi bagi Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait kasus ijazah SMA-nya yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut upaya hukum yang hendak ditempuh Gibran Rakabuming Raka lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak ada gunanya.
Ia mengatakan putusan MK sudah final dan mengikat, begitu pula dengan putusan MA yang juga telah final.
Menurut Yusril, tak ada lagi pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut.
"Tidak ada gunanya karena putusan mahkamah agung kan sudah final karena materinya materi yang sama," ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11).
Yusril menyebut dua putusan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait suket Gibran itu juga yang saling menguatkan.
"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," ujarnya.
Yusril menjelaskan dalam putusan MA, tergugat adalah Dirjen Kemendikdasmen, dan Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat Intervensi, sehingga ia tidak bisa mengajukan banding.
Lalu, ia menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga nampaknya tidak mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan tersebut.
"Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final," ucap dia.
Ia mengatakan persoalan ini merupakan persoalan hukum yang harus diputuskan oleh pengadilan, dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah membuat keputusan dan sudah bersifat final.
"Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan, beliau bukan pihak," ujarnya.
Yusril juga menyinggung perkara yang tengah berjalan di PTUN juga berpotensi dihentikan karena objek yang disengketakan, yakni suket sudah tidak ada lagi.
Menurut Yusril, dalam perkara Mercy dan Denny Indrayana, dia mengajukan sebagai pihak Tergugat Intervensi, bisa mengajukan perlawanan.
“Tapi saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah diupload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi," ucap dia.
"Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta," jelasnya lagi.***
