MEDAN, POJOKSATU.id - Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama DPRD Kota Medan menetapkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Dari jumlah tersebut, empat Ranperda merupakan usulan inisiatif DPRD, sedangkan tiga lainnya diajukan pemerintah kota.
Penetapan ini menjadi agenda awal pembentukan regulasi di Kota Medan untuk tahun mendatang.
Komposisi usulan tersebut memperlihatkan keterlibatan legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah kebijakan daerah melalui peraturan perundang-undangan.
Selain empat Ranperda inisiatif DPRD dan tiga usulan Pemko Medan, Propemperda 2027 juga memuat tiga Ranperda kumulatif terbuka.
Rincian tersebut disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan bersama tentang penetapan Propemperda Kota Medan Tahun 2027.
Penandatanganan dilakukan bersama Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen serta Wakil Ketua DPRD Hj Sri Rezeki dan Zulkarnaen. Turut hadir Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, anggota DPRD, dan pimpinan perangkat daerah Pemko Medan.
Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan pembentukan peraturan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah.
Menurutnya, setiap regulasi harus disusun melalui tahapan yang baku, tertib, dan sistematis, mulai dari perencanaan hingga pengesahan.
Rico berharap seluruh Ranperda yang telah masuk dalam Propemperda 2027 dapat dibahas secara optimal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
"Semoga Propemperda Tahun 2027 yang telah ditetapkan dapat dibahas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Rico.
Dia menekankan, regulasi yang dihasilkan nantinya harus memiliki kepastian hukum, dapat dilaksanakan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penetapan 10 Ranperda tersebut menjadi tahapan awal sebelum pembahasan lebih lanjut antara Pemko Medan dan DPRD.
Kualitas regulasi yang dihasilkan akan bergantung pada substansi rancangan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, serta proses pembahasannya.
Dengan demikian, agenda legislasi 2027 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan jumlah rancangan peraturan, tetapi juga pada efektivitas regulasi dalam menjawab persoalan dan kebutuhan pembangunan Kota Medan.
