POJOKSULSEL, MAROS - Sebanyak 2 langkah awal dilakukan Pemkab Maros untuk percepat program kabupaten inklusi di Maros.
Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan, Pemkab Maros sudah membuat peraturan sebagai upaya mempercepat program kabupaten inklusi. Sebanyak 2 peraturan sudah ada yakni Perbup Perlindungan Anak dalam Situasi Khusus dan Perbup Pendidikan Inklusif.
Hal itu disampaikan Chaidir Syam saat menjadi pembicara dalam Forum Kemitraan Inklusi 2023 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta. Ia dipanel dengan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin.
Menurut Chaidir, progrma inklusi memang tidak terlalu familiar. Selama ini, pembangunan dan akses pelayanan kepada publik dinilai baik-baik saja.
Padahal, tanpa disadari terdapat banyak masyarakat yang kapasitasnya sebagai penyandang disabilitas, masyarakat prasejahtera atau termarjinalkan, sama sekali tidak terjamah oleh layanan pemerintah.
Di Kabupaten Maros, kata Chaidir, masih ada seribu orang di 12 desa masuk dalam kategori disabilitas. Mereka nyaris belum mendapatkan akses pelayanan dasar dari Pemerintah. "Termasuk ada 100 orang anak di dalamnya yang berpotensi putus sekolah," kata Chaidir Syam.
Di antara mereka ada yang belum mendapatkan layanan dasar seperti kartu tanda penduduk hingga akses layanan kesehatan. Hal itulah yang mendorong Bupati Maros untuk membuka ruang program kabupaten inklusi di Maros.
“Langkah awal memang saat ini kita lakukan pembaharuan data sekaligus mendorong layanan pemerintah itu jemput bola termasuk membuat regulasi yang khusus terkait itu baik di level kabupaten hingga desa," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemerintahan Desa, Muhammad Idrus menambahkan, capaian penting Pemkab Maros dari 2021 hingga 2023 dalam program itu, juga sudah mulai terlihat.
“Capaian itu seperti pembentukan forum disabilitas dan komisi daerah disabilitas. Ada juga piloting desa, sekolah dan pendataan kelompok marginal dan rentan,” paparnya.
Lebih lanjut Idrus menegaskan, dirinya saat ini masih terus mendorong seluruh desa untuk ikut merancang program inklusi agar pembangunan bisa ikut dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, utamanya disabilitas yang selama ini terpinggirkan.
“Basisnya memang harus dari bawah. Pelibatan semua pihak harus dilakukan agar pembangunan kita bisa dirasakan oleh semua pihak,” ujarnya saat mendampingi bupati Maros.
(*/adnan muthalib/pojoksulsel)
