LAMPUNG, POJOKSATU.id - Sebanyak 849 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berpeluang mendapatkan pembiayaan gaji dari pemerintah pusat.

Rencana ini tengah dibahas sebagai upaya mengalihkan beban penggajian yang selama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk mempersiapkan kemungkinan tersebut, Pemprov Lampung mulai melakukan penghitungan ulang kebutuhan anggaran sekaligus memetakan pegawai yang masuk dalam skema pengalihan pembiayaan.

Dari total 849 pegawai, sebanyak 605 orang merupakan tenaga pendidik, sedangkan 244 lainnya bertugas sebagai tenaga teknis operasional.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Reswandi, mengatakan pembahasan mengenai mekanisme pembiayaan masih dikoordinasikan dengan sejumlah instansi pemerintah pusat.

Beberapa lembaga yang terlibat dalam komunikasi tersebut di antaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menurut Rendi, penghitungan ulang diperlukan untuk memastikan besaran kebutuhan penggajian sekaligus menyesuaikannya dengan skema yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat.

"Ini sedang juga dihitung ulang oleh BKD terkait penggajiannya seperti apa, apakah memang sesuai komunikasi kami bahwa akan diambil alih oleh APBN atau bagaimana penghitungannya. Kita juga masih menunggu," ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Rendi menegaskan, pembahasan tersebut tidak akan mengubah status kepegawaian maupun mengharuskan para PPPK paruh waktu menjalani proses pengangkatan kembali.

Seluruh pegawai yang masuk dalam pendataan telah memiliki status PPPK paruh waktu. Karena itu, substansi kebijakan yang dibicarakan hanya menyangkut perubahan sumber pendanaan untuk pembayaran gaji.

"Pengangkatan bukan diangkat ulang, hanya peralihan tanggung jawab (gaji)," tegasnya.

Dalam persiapan kebijakan ini, BKD dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Lampung menjalankan fungsi masing-masing.

BKD bertanggung jawab mengidentifikasi pegawai serta mempersiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan. Sementara BPKD melakukan perhitungan kemampuan anggaran dan menyiapkan alternatif pembiayaan apabila pengalihan tersebut terealisasi.

Pembagian kewenangan juga menjadi salah satu hal yang masih dibahas. Sebanyak 605 tenaga guru berkaitan dengan lingkup Kemendikdasmen, sedangkan mekanisme pembiayaan bagi 244 tenaga teknis operasional masih membutuhkan koordinasi lanjutan.

Pemprov Lampung menyatakan mendukung rencana pengalihan tanggung jawab penggajian tersebut. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menunggu keputusan pemerintah pusat agar penerapannya sesuai kebutuhan pegawai dan tidak mengabaikan kondisi keuangan daerah.

Dengan demikian, kepastian mengenai sumber pembayaran gaji 849 PPPK paruh waktu tersebut masih menunggu hasil pembahasan lintas kementerian dan lembaga.