SERANG, POJOKSATU.id - Rencana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari kalangan mahasiswa.
Mereka menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan perlindungan habitat asli satwa langka tersebut dibandingkan memindahkannya ke kawasan lain.
Kekhawatiran mahasiswa tidak hanya tertuju pada rencana translokasi, tetapi juga penetapan wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kebijakan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang berlaku sejak Februari 2026.
Ketua BEM Universitas Mathla'ul Anwar Pandeglang, Muhammad Rimal Biyad Syahrul, menilai aktivitas pertambangan di sekitar kawasan konservasi berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang dampaknya tidak hanya dirasakan ekosistem laut, tetapi juga satwa yang hidup di daratan.
Menurutnya, kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di laut dapat mengganggu kualitas perairan pesisir yang memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan habitat satwa dilindungi.
Ia juga mempertanyakan dasar pertimbangan pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo. Menurutnya, kelayakan lokasi baru tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu agar upaya konservasi tidak justru membahayakan kelangsungan hidup badak.
Rimal menambahkan, aktivitas pertambangan di sekitar Ujung Kulon juga berisiko mengganggu mata pencaharian nelayan dan pelaku wisata yang telah bergantung pada kawasan pesisir tersebut selama bertahun-tahun.
"Menjadikan wilayah yang mengelilingi zona konservasi nasional sebagai area bisnis pertambangan mencederai komitmen negara dalam menjaga kekayaan hayati terakhir yang dimiliki dunia," ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Kritik serupa disampaikan Ketua BEM Banten, Suci Indah Lestari. Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) itu menilai penetapan WUP dapat membuka peluang penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berpotensi menghadirkan aktivitas industri di sekitar kawasan konservasi.
Penggunaan alat berat, kebisingan, hingga pencemaran perairan dikhawatirkan mengganggu kehidupan satwa liar. Dampaknya juga bisa meluas terhadap terumbu karang dan populasi ikan di perairan sekitar Ujung Kulon.
Suci mengingatkan, kondisi geografis pesisir Banten yang rentan terhadap gelombang laut dan abrasi membuat aktivitas pengerukan dasar laut perlu mendapat perhatian serius.
Perubahan struktur dasar perairan akibat eksplorasi tambang, menurutnya, dapat memengaruhi kedalaman laut dan pola arus.
Kondisi tersebut berpotensi mengubah dinamika gelombang yang menuju daratan serta mengganggu keberadaan hutan mangrove sebagai pelindung alami pesisir.
Ia menjelaskan, kehidupan satwa di TNUK tidak bisa dipisahkan antara ekosistem hutan dan kawasan pesisir. Badak Jawa, banteng, serta berbagai jenis burung pantai membutuhkan lingkungan yang saling terhubung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Ekosistem darat dan laut di Ujung Kulon adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Banyak satwa darat endemik, termasuk Badak Jawa, Banteng Jawa, dan berbagai jenis burung pantai, memanfaatkan area pesisir dan hutan pantai untuk mencari makan, minum, serta berkubang," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Institut Mahasiswa Desa untuk Indonesia (IMD), Abroh, menilai ancaman terhadap satwa tidak hanya berasal dari kerusakan fisik habitat. Gangguan suara mesin, pencahayaan operasional tambang, hingga pencemaran air juga dapat memengaruhi perilaku dan ruang jelajah satwa liar.
Abroh meminta pemerintah tidak menjadikan potensi bencana alam sebagai satu-satunya alasan untuk memindahkan Badak Jawa. Menurutnya, langkah mitigasi bencana dan penguatan perlindungan kawasan seharusnya menjadi prioritas.
Ia mendorong peningkatan pengawasan hutan untuk mencegah perusakan habitat dan perburuan liar. Selain itu, kesejahteraan serta fasilitas petugas penjaga kawasan konservasi juga perlu diperhatikan.
"Eksploitasi tambang di perairan sekitarnya berpotensi merusak struktur geologis alami dan bentang alam pesisir yang telah diakui sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO," katanya.
Diketahui, kawasan Ujung Kulon memiliki sejarah panjang sebagai wilayah perlindungan alam. Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan telah ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam melalui keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 60 tertanggal 16 November 1921.
Status perlindungan kawasan tersebut kemudian diperkuat ketika UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site pada 15 Februari 1991.
Gubernur Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa
Penolakan terhadap rencana pemindahan Badak Jawa juga disampaikan Gubernur Banten Andra Soni. Ia menegaskan Ujung Kulon merupakan habitat alami sekaligus tempat berkembang biak Badak Jawa yang harus dipertahankan.
Andra meminta pemerintah maupun pihak terkait tidak melakukan percobaan pemindahan satwa tersebut ke kawasan yang bukan habitat aslinya.
Ia mengingatkan kembali kejadian Badak Mustofa yang mati setelah dipindahkan ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), yang masih berada di dalam kawasan TNUK.
Menurut Andra, pengalaman tersebut semestinya menjadi pelajaran bahwa proses pemindahan badak memiliki risiko besar terhadap keselamatan satwa.
"Karena kita ingat peristiwa Mustofa, saat Mustofa dipindahkan dari habitat aslinya yang masih berada di Ujung Kulon, tidak dalam waktu lama Mustofa meregang nyawa. Dan kita tidak berharap lahir Mustofa-Mustofa yang lain," ujarnya di Kota Serang, Selasa (16/11/2026).
Andra menyebut populasi Badak Jawa di TNUK saat ini diperkirakan tersisa sekitar 80 ekor. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan keterlibatan seluruh pihak untuk memastikan kelangsungan hidup satwa langka itu.
Selain mempertahankan habitat alaminya, ia menekankan pentingnya memperketat pengamanan kawasan dari ancaman perburuan liar yang pernah terjadi di masa lalu.






